background img
bank bjb
Tinjauan Yuridis Tentang Wacana Pemekaran Kabupaten Simeulue Aceh

Monanda Phermana

Tinjauan Yuridis Tentang Wacana Pemekaran Kabupaten Simeulue Aceh

Berbicara secara hukum syarat-syarat pemekaran suatu wilayah untuk menjadi kabupaten/kota atau provinsi sulit tidaknya tergantung daerah yang akan dimekarkan. Kalau kita telaah lebih dalam di era otonomi daerah salah satunya di Provinsi Aceh hukum cukup memberikan kelonggaran kepada daerah untuk melakukan pemekaran. Ini pula yang menjadi sebab mengapa sekarang kita melihat banyak daerah yang BERNAFSU melakukan pemekaran mulai dari tingkat kecamatan sampai ketingkat provinsi.Salah satunya di Sumatera Selatan sendiri sekarang muncul wacana pembentukan Provinsi Sumatera Tengah sebagaimana juga kehendak membentuk Kabupaten Musi Rawas Utara. Pertama ingin dijawab, secara hukum apa syarat-syarat pemekaran suatu wilayah? Pemekaran wilayah diatur dalam UU No 32 tahun 2004. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah: Pasal 4 (3) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.Pemekaran wilayah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan (Pasal 5(1)). Syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Syarat administratif untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Syarat fisik meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.Namun bukan berarti apabila suatu daerah telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan maka dengan sendirinya pemekaran wilayah dapat dilakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya persyaratan jangka waktu jalannya pemerintahan induk. Ada batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat melakukan pemekaran wilayah. Untuk pembentukan Provinsi disyaratkan sepuluh tahun, Kabupaten/Kota disyaratkan tujuh tahun, dan untuk Kecamatan batas minimal penyelenggaraan pemerintahan adalah lima tahun.Pokok bahasan kedua adalah apa kemungkinan yang melatarbelakangi upaya pemekaran wilayah? Secara teori, tujuan pemekaran wilayah antara lain adalah: untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan keamanan dan ketertiban, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pengelolaan potensi daerah, dan agar terjadinya percepatan pembangunan ekonomi daerah. Sulit bagi kita tidak sepakat dengan alasan ideal ini. Kalau saja pemekaran wilayah semata-mata dengan alasan-alasan tersebut, bukan main kemungkinan hasil positif yang dapat dicapai bagi kepentingan masyarakat.Dalam praktek, muncul dugaan adanya alasan-alasan lain mengapa kencangnya hasrat untuk memekarkan wilayah dibanyak daerah, bukan dikarenakan alasan ideal tadi. Bahkan dibeberapa tempat terjadi disharmonisasi antar berbagai komponen masyarakat akibat silang pendapat soal pemekaran wilayah. Ada kelompok yang sangat ingin terjadinya pemekaran wilayah. Namun disisi lain ada pihak yang dianggap mempersulit rencana itu. Dalam praktek, ada beberapa alasan yang mungkin menjadi latar belakang pemekaran wilayah. Boleh jadi ada alasan ideal sebagaimana dikemukakan pada aspek teori soal pemekaran wilayah tadi. Namun juga berkembang kemungkinan alasan lain tentang mengapa ada pihak yang kebelet mau memekarkan suatu wilayah. Dua kemungkinan alasan lain itu adalah: sebagai gerakan politik pihak yang kalah dalam PILKADA dan agar tercipta jabatan-jabatan baru di wilayah pemekaran.PILKADA selalu saja menyisakan pihak yang kalah. Dalam PILKADA dibanyak daerah, jumlah calon yang biasanya sekitar empat pasang. Itu berarti ada tiga pasang calon yang kalah. Memang semua kandidat akan berbicara soal sportivitas, soal janji akan menerima segala hasil pemilihan. Namun dibeberapa tempat pihak yang kalah melakukan perlawanan baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Secara terang-terangan dimulai dari penggunaan kekerasan hingga kepada mempersoalkan perhitungan suara. Boleh jadi memang ada soal dengan perhitungan suaranya, namun biasanya publik menafsirkannya sebagai indikasi tidak siap menerima kekalahan.Sebagai pihak yang kalah, cara paling aman adalah melakukan gerakan-gerakan politik yang sah secara hukum. Diantara gerakan politik yang dianggap sah secara hukum itu adalah melalaui prakarsa pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah berarti ada kesempatan untuk menjadi kepala daerah. Selain itu, bukan mustahil sebagai upaya menggembosi kekuasaan kepala daerah yang sedang berkuasa. Bukankah pada Pilkada lalu ia adalah lawan politik? Gerakan-gerakan dalam upaya pemekaran akan menjadi gesekan berarti atau malah cukup memusingkan kepala daerah tersebut.Hampir setiap manusia normal menginginkan jabatan. Alurnya begini. Seseorang yang belum memiliki kekuasaan akan berusaha untuk mendapatkan kekuasaan. Siapa yang berkuasa akan berjuang mempertahankan kekuasaan itu. Jika telah berkuasa akan berusaha meraih jenjang kekuasaan yang lebih tinggi lagi. Pemekaran wilayah sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan kekuasaan.Katakanlah terjadi pemekaran wilayah yang menghasilkan kabupaten baru, bakal terbuka lebih banyak lowongan jabatan yang tersedia. Mulai dari jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, para asisten, Sekda, para KABAG, para kepala dinas. Ini jabatan yang utama saja. Begitu juga di legislatif, tersedia lowongan puluhan anggota Dewan, Unsur pimpinan, Ketua Komisi, Sekretaris Dewan, para kepala bagian. Bagi banyak orang pastilah lowongan-lowongan ini sangat menggiurkan.( Sumber :Paper Prof.Amzulian Rifai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya http://amzulian.fh.unsri.ac.id/index.php/posting/39 (update Minggu 03 -maret 2013)Nah bagaimana dengan Pemekaran Kabupaten Simeulue Aceh?Jika melihat Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Pasal 157, terdiri atas:Pendapatan Asli Daerah ( PAD), yang meliputi: hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hasil restribusi daerah lain-lain PAD yang sah;Dana perimbangan yang meliputi: Dana Alokasi Khusus; Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum.Melihat di daerah Kabupaten Simeulue belum memiliki perusahaan yang mampu memberikan masukan pendapatan kepada daerah meskipun ada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang selama ini kita harapkan mampu memberikan pendapatan daerah yang cukup.Namun,akhir-akhir ini malah bermasalah dalam pengelalolanya, lantas apa yang kita pertahankan untuk memekarkan daerah Kabupaten Simeulue. Kalau pun melihat hasil pajak daerah saya rasa penghasilan pajak Kabupaten Simeulue masih belum mumpuni. Lalu bagaiamana memenuhi persyaratan yang di dalam UU diatas sebagai sayarat pemekaran Kabupaten Simeulue, bisakah pemerintah yang dimekarkan dapat memenuhi semua kebutuhan daerah?Mengutip hasil evaluasi DPR RI tahun 2010 mengatakan, bahwa dari tahun 1999 sampai 2009, daerah pemekaran yang berhasil hanya Dua daerah, yang lain dikategorikan gagal. Oleh Karena itu mengutip sebuah argument Alangkah lebih bijak kalau kita fikir ulang, mengenai pemekaran Kabupaten Simeulue kalau pun akan ter realisasikan nanti, itu tidak lebih untuk memenuhi rasa haus kekuasaan beberapa oknum yang ingin berkuasa di daerahnya sendiri. Saya tidak yakin kalau ini murni adalah kebutuhan rakyat dan menjamin terselenggarakannya GOOD GOVERMENT And Clin GOVERMENT,.Wartawan media www.sinarpaginews.com untuk AcehOleh: Monanda PhermanaWartawan media www.sinarpaginews.com untuk Aceh
Berita Lainnya
bank bjb bank bjb bawah iklan umroh astra motor