background img
bank bjb
Mengenai Penataan Ruang di Kawasan Metropolitan Bandung Raya (bagian 1)

Mengenai Penataan Ruang di Kawasan Metropolitan Bandung Raya (bagian 1)

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau baik pulau yang besar maupun yang kecil dimana wilayahnya hampir 2/3 nya berupa perairan serta secara geografis dikelilingi oleh laut dan selat sangat membutuhkan penanganan secara baik dan komprehensif dalam hal penataan ruangnya. Hal ini menjadi fokus perhatian utama khususnya pada Pemerintahan saat ini dimana salah satu kebijakannya adalah berupa “one MAP policy” yaitu Kebijakan Satu Peta yang pada dasarnya agar Indonesia  memiliki kebijakan Tata Ruang yang terkoordinasikan dengan optimal.

Kebijakan Satu Peta ( One Map Policy) merupakan kebijakan strategis dalam rangka perencanaan tata ruang yang komprehensif dan penataan ruang yang berkelanjutan akan dikaji melalui pendekatan Administrasi Publik, dimana Dimensi utama dari Administrasi Publik adalah Kebijakan Publik.

Faktor penting lainnya yang sangat berpengaruh secara signifikan terhadap Optimalisasi Penataan Ruang adalah faktor Koordinasi dengan dimensinya antara lain Integrasi atau penyatupaduan, Sinkronisasi atau Keselarasan, Harmonisasi atau Keserasian serta Sinergi atau Kebersamaan/Kemitraan dalam Kesepahaman.

Indonesia yang  wilayahnya begitu luas dengan susunan geografisnya seperti disampaikan di awal, didalam mengatur dan menata ruangnya bukan suatu pekerjaan yang mudah, kondisi seperti itu membutuhkan berbagai keahlian dan penanganan yang luarbiasa khususnya berkaitan dengan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruangnya, dimana stake Holder atau ujung tombak yang mengawal Penataan Ruang yaitu mulai dari BAPPENAS sampai BAPPEDA pada tingkat Kabupaten/Kota beserta lembaga turunannya yaitu BKPRN sampai ke BKPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Berkenaan dengan hal tersebut diatas Pemerintah telah mengeluarkan berbagai Kebijakan yang isinya mengenai regulasi dan peraturan dalam rangka mewujudkan Tertib Penataan Ruang seperti dikeluarkannya UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagai Penyempurnaan dari UU no 24 Tahun 1992 serta PP No 26 Tahun 2008 sebagai Peraturan Pelaksanaannya, disamping beberapa UU yang berkaitan langsung dengan Penataan Ruang antara lain UU No 32 Tahun 2009 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS) dan UU no 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospatial beserta peraturan teknisnya seperti; PP 94 tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospatial; PP No. 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta Rencana Tata Ruang dan lain lainnya.

Oleh : DR. Dedy Panji Santosa, M,Si.

Dewan Redaksi Sinar Pagi News.Com

 

Berita Lainnya
hari Jadi tegal Hari Jadi tegal Hari Jadi tegal BJB IKLAN
sinar pagi news h idulfitri Hari Jadi Tegal Hari jadi Tegal 5 KAPOLRI RAMADAN
IKLAN SALES MOTOR Radio thomson tegal Kejari babel iklan colombus 2
purwakarta kab COLUMBUS MINICON1 TRAVEL BESS