background img
bank bjb
Munculnya Ambiguitas Pada Aksi Massa

ilustrasi

Munculnya Ambiguitas Pada Aksi Massa

Aksi Massa 22 Mei lalu membawa kembali duka bagi Indonesia. Aksi tersebut menimbulkan korban di antaranya 6 orang meninggal dunia dan 200 orang lebih mengalami luka-luka sehingga harus dirawat di rumah sakit. Aksi tersebut dilatar belakangi oleh Massa pendukung Pasang calon Presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi yang berujuk massa karena Pihak Bawaslu menolak laporan atas  serta menolak hasil perhitungan suara pada pemilu 17 April lalu.

Awal kemunculan aksi massa seperti aksi massa 22 Mei  terjadi pada 14 Oktober 2016 aksi tersebut dilatar belakangi untuk menuntut pernyataan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang dianggap menistakan Al-Quran surah Al Maidah ayat 51 hingga berjilid jilid. Namun, Aksi bela Islam 14 oktober hingga berjilid jilid tersebut dan aksi massa 22 mei ini sangat berbeda konteks terutama pada kepentingannya. Namun, secara substansial sama yaitu menuntut keadilan hukum.

Unjuk rasa sendiri telah diatur dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 yang menyatakan bahwa Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  dan Unjuk rasa atau demontrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum serta karena Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi juga demikian sehingga legalitas berujuk rasa sangat jelas sehingga harus dihormati dan dilindungi oleh elemen masyarakat dan aparat keamanan.

Dalam aturan main demokrasi, Demonstrasi adalah tindakan yang legal dari rakyat untuk memprotes dan menuntut pemerintah yang diklaim telah merugikan rakyat. sehingga hal tersebut adalah bagian dari mengemukakan pendapat di muka umum. namun, Di dalam regulasi pada Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998, Demonstasi ini juga tidak boleh menyampingkan keamanan dan kepentingan publik disekitar demonstrasi itu berlangsung. apabila demonstrasi mengesampingkan hal-hal tersebut maka Pihak keamanan memilki wewenang untuk membubarkan massa sesuai dengan yang di delegasikan Undang-Undang pada Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998.

Adapun stigma dari masyarakat juga yang mengklaim bahwa kemunculan aksi-aksi yang terus menerus itu merupakan aksi yang ingin memberontak karena mereka menentang kebijakan dari pemerintah secara kesinambungan. Pihak pemerintah juga demikian mengklaim bahwa aksi-aksi tersebut adalah upaya makar terhadap pertaha sehingga hal tersebut adalah tindakan yang Inkonstitusional.

Mengacu kepada apa yang diklaim pemerintah pusat bahwa Aksi massa atau gerakan massa yang diatas tersebut merupakan tindakan Makar yang dapat mengancam keamanan negara. Merujuk pada KUHP Pasal 107 ditentukan bahwa makar adalah perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menentang kebijaksanaan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain.

Kejahatan yang masuk dalam kategori makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan negara sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II KUHP,  terdiri dari 3 bentuk, yaitu:
1) Menyerang Keamanan Presiden atau Wakilnya
2) Menyerang Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara
3) Menyerang Pemerintahan Negara

Berdasarkan 3 bentuk ciri-ciri diatas bahwa aksi massa yang terjadi hingga berjilid jilid itu tidak bisa dihubungkan dengan substansi makar. Namun, ada beberapa dampak dari Aksi mereka yang nyatanya menghasilkan Chaos dan mengganggu ketertiban umum maka aksi mereka dapat dikaitkan dengan UU yang berlaku, berangkat pada  Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian  pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tak jarang juga aksi tersebut juga menghasilkan Vandalism terhadap Fasilitas-fasilitas umum.

Mungkin selama ini kita salah persepsi terhadap massa yang berdemonstrasi di muka umum Pada satu sisi kita menganggap mereka hanya masyarakat yang suka mengeluh terhadap pemerintah. Adapun juga kita menganggap bahwa ada sekelompok massa yang membawa massa begitu banyak lalu membawa identitas agama dan berdemonstrasi kepada pemerintah. Pasti muncul anggapan bahwa penggerak mereka sebenarnya memiliki kepentingan politik namun berpakaian agama. Selain itu ada juga anggapan mereka kelompok yang Anti Pancasila,teroris dan lain lain. Demikian juga dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, Bahwasanya mereka adalah sekelompok orang yang melakukan tindakan makar kepada pemerintah yang sah secara konstitusi.

Dari realitas diatas kita dapat berliterasi dan jangan langsung memberikan stigma terhadap mereka. Dalam sistem politik demokrasi, terdapat Infrastruktur Politik dan Suprastruktur politik. Demonstran ini termasuk ke dalam infrastruktur politik, mereka mempunyai fungsi sebagai pihak-pihak yang dapat untuk mengawasi dan menentang kebijakan atau regulssi dari pemerintah. mereka juga bagian dari Masyarakat sipil (Civil Society) yang mempunyai fungsi yang sams dengan infrastruktur politik.

Begitu hal juga terhadap para demonstran yang mungkin salah dalam mempersepsikan demontrasi mungkin saja mereka mengira bahwa berdemonstrasi adalah ajang untuk siapa yang jauh melempar batu dan botol serta ajang untuk siapa yang paling banyak menembakkan kembang api ke polisi.

Di satu sisi saya sendiri juga paham bahwa pelaku utama ricuhnya demonstasi tersebut bukan selalu dari peserta demonstran tetapi ada Provokator yang diluar dari kepentingan demonstrasi. Namun, justru hal tersebut mereka seharusnya cerdas dan tidak terpengaruh terhadap provokasi-provokasi yang dapat memunculkan kericuhan sebab tujuan mereka di jalan bukan mencari gas air mata ataupun mendapatkan pukulan tongkat dari polisi. tetapi tujuan mereka di jalan adalah agar aspirasi mereka didengar dan dikerjakan oleh pemerintah.

"Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tetapi, perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri" Presiden Soekarno telah mengingatkan kita jauh sebelum pilpres 2014 dan pilpres 2019 ada kenapa. Lalu, Kenapa kita tidak belajar terhadap itu? Kita sangat perlu belajar sejarah sebagai refleksi dan literatur bahwa orang tua terdahulu bersatu dari ujung barat Pulau Sumatera sampai ujung timur Pulau Papua berjuang dan bersatu membela tanah air. mereka rela terkena timah panas dari penjajah hanya untuk negeri ini. Lantas kenapa kita rela bertengkar dan saling sarkas selama bertahun-tahun ini hanya untuk orang-orang elite yang sangat berambisi untuk menguasai Nusantara demi untuk kepentingan partai atau kelompok mereka?

Sudah saatnya kita bersatu kembali , karena kita telah bertumpah darah yang satu, Tanah air Indonesia, Berbangsa satu, bangsa Indonesia dan berbahasa satu, Bahasa Indonesia.

Penulis Rizky Bagastian

Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Malang

Berita Lainnya
hari Jadi tegal Hari Jadi tegal Hari Jadi tegal BJB IKLAN
sinar pagi news h idulfitri Hari Jadi Tegal Hari jadi Tegal 5 KAPOLRI RAMADAN
IKLAN SALES MOTOR Radio thomson tegal Kejari babel iklan colombus 2
purwakarta kab COLUMBUS MINICON1 TRAVEL BESS