background img
bank bjb
Supremasi Hukum Myanmar, Minus Muslim Rohingya

Supremasi Hukum Myanmar, Minus Muslim Rohingya

MYANMAR - Aung San Suukyi, Menteri Luar Negeri dan Penasehat Tinggi pemerintah Myanmar mengharapkan rekonsiliasi nasional di negaranya.

Berbicara di hadapan para direktur perusahaan-perusahaan swasta di Singapura, Suukyi tidak menyinggung kekerasan berdarah yang menimpa umat Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Barat Myanmar, dan menegaskan bahwa Myanmar yang multiras, sangat memerlukan stabilitas untuk menggalang investor, dan bahwa hal itu tidak terwujud tanpa supremasi hukum.
Ditekankannya bahwa pemerintah Myanmar tidak menginginkan instabilitas akan tetapi sejarah panjang ketidakbersatuan dalam masyarakat Myanmar tetap ada dan oleh karena itu rekonsiliasi nasional dan perdamaian sangat penting bagi negara ini.

Kehadiran Menlu Myanmar di Singapura ini mengindikasikan upaya keras pemerintah Myanmar untuk menggalang investasi asing untuk membntu memulihkan kondisi perekonomian Myanmar. Suukyi dalam upayanya menitikberatkan fokus pemerintah Naypyidaw pada isu supremasi hukum dan rekonsiliasi nasional di negaranya.Tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan dua isu tersebut sangat penting untuk merealisasikan tujuan ekonomi pemerintah National League for Democracy. Akan tetapi sikap standar ganda pemerintah dalam menghadapi sejumlah tantangan, justru mengoyak kredibilitas Naypyidaw di kancah global.

Dalam beberapa tahun terakhir, Myanmar dilanda berbagai masalah etnis dari pihak sejumlah etnis seperti Kachin dan yang terbaru militan Cina di wilayah yang berbatasan dengan negeri Tirai Bambu itu, yang akhirnya memantik ketegangan antara Beijing dan Naypyidaw.
Setelah membentuk pemerintahan non-junta, Suukyi langsung menggelar konferensi persatuan etnis dan pemerintah Cina juga menyatakan siap membantu menyelesaikan krisis pemberontakan kelompok minoritas Cina yang bernama Kokang.

Padahal masalah besar dan tantangan serius pemerintah Myanmar yang enggan dikemukakan Suukyi adalah pembantaian dan kekerasan terhadap Muslim Rohingya oleh kelompok Buddha esktrimis dan juga militer. Setiap hari, dimensi kekerasan tersebut semakin meluas.

 Suukyi sebagai pemimpin partai berkuasa National League for Democracy, dengan bungkam di hadapan kondisi Muslim Rohingya, seakan mengulang kejahatan rezim Apartheid di negaranya. Penghentian kekerasan berdarah terhadap Muslim Rohingya berada di luar program perwujudan keamanan Myanmar. Padahal kekerasan terhadap Muslim Rohingya juga dilakukan oleh militer, kelompok teroris 969 dan kaum Buddha esktrimis.

 Jika memang Suukyi meyakini pemberlakuan undang-undang dan supremasi hukum sebagai faktor stabilitas di negaranya, maka langkah awal untuk mewujudkannya adalah penangkapan seluruh pelaku kejahatan terhadap Muslim Rohingya.(MZ)

Berita Terkait
Berita Lainnya
HSN KOTA TEGAL iklan umroh radio  thomson PDAM Kota Bdg
HSN HARAPAN BERSAMA bank bjb bawah iklan umroh astra motor