background img
bank bjb
Pemkab Garut memberikan trobosan baru berupa aturan yang diberikan bagi penyedia jasa

Pemkab Garut memberikan trobosan baru berupa aturan yang diberikan bagi penyedia jasa

BANDUNG, -- Pemkab Garut memberikan trobosan baru berupa aturan yang diberikan bagi penyedia jasa atau pihak ke 3 untuk melaksanakan penandatanganan proyek secara terbuka dan transparan dihadapan Bupati dan Pejabat Pemkab Garut.

Aturan baru ini digagas oleh Bupati Garut H Rudy Gunawan, karena selama 5 tahun ke belakang banyak pengerjaan pembangunan tidak berjalan baik atau sangat buruk, untuk itu pengawasan dalam pengerjaan harus diperhatikan.

Menurut Bupati, aturan baru ini bertujuan untuk melihat keseriusan para penyedia jasa dalam melaksanakan kegiatan kerja yang didanai oleh Anggaran Negara.

”Kita tidak mau lagi ada penyedia jasa mensubkontrakan lagi pekerjaannya ke yang lain, kalau ada kontrak kita putuskan, pengawasan saya intruksikan sampai ke camat, kalau direkturnya tidak pernah ke lapangan difinalty saja," kata Bupati, Selasa (25/06/2019).

Masih kata Bupati, di tahun 2019 ini pembangunan insprastuktur menyebar dari Utara hingga Selatan Garut, diantaranya pembangunan jalan, peningkatan jalan, rehabilatasi peningkatan jalan, pembangunan benteng, jaringan irigasi, pengendalian banjir kota, drainase dan pembangunan sistem penyediaan air bersih.

”Diantara pembangunan itu peningkatan ruas jalan Tomblong – Simpang, ruas jalan Cihurip – Singajaya, rehab jalan desa Cimahi – Cikarang Kec. Cisewu, pembangunan jalan poros desa Garumukti – Panawa kec Pamulihan serta banyak lagi, kurang lebih 106 proyek yang ditenderkan," jelas Bupati Garut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut Uu Saepudin berharap penyedia jasa memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi ketika penandatanganan proyek di hadapan bupati. Dengan demikian, proyek pembangunan dapat dikerjakan tepat waktu dengan hasil yang berkualitas.

“Selama ini banyak terjadi bangunan tidak selesai, mangkrak, sehingga bupati ingin menyaksikan langsung penandatanganan proyek,” kata Uu.

Lanjut Uu, setelah menandatanganan Mou ini, penyedia jasa harus langsung melaksanakan pengerjaannya.

”Jika satu pekan setelah penandatanganan proyek, penyedia jasa belum juga memulai pengerjaan proyek, maka kontrak akan langsung diputus dan penyedia jasa dikenakan denda pinalti. Oleh karena itu, penyedia jasa harus serius dalam mengerjakan proyek pembangunan," pinta Uu.

Uu menjelasakan, pada tahun anggaran 2019, terdapat 106 proyek di Dinas PUPR dengan nilai Rp 185 miliar. Proyek yang sudah ditenderkan sebanyak 41 proyek, yang sedang dalam proses tender 16 proyek dan akan ditenderkan sebanyak 49 proyek lagi, pungkasnya.(spn/hm).


Berita Lainnya
hari Jadi tegal Hari Jadi tegal Hari Jadi tegal BJB IKLAN
sinar pagi news h idulfitri Hari Jadi Tegal Hari jadi Tegal 5 KAPOLRI RAMADAN
IKLAN SALES MOTOR Radio thomson tegal Kejari babel iklan colombus 2
purwakarta kab COLUMBUS MINICON1 Brebes 4