background img
bank bjb
Musrenbang RKPD Kab. Majalengka Tahun 2021 Wujudkan Majalengka Raharja

Musrenbang RKPD Kab. Majalengka Tahun 2021 Wujudkan Majalengka Raharja

MAJALENGKA, - Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 dihadiri Bupati Majalengka , Sekda Majalengka, Ketua DPRD Majalengka, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan  Daerah (Bappelitbangda) Majalengka, para kepala OPD,  Camat se-Kab. Majalengka serta dihadiri Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI bertempat di Gedung Yudha Pendopo Majalengka, Selasa (17/3).

Kepala Bapelitbangda Majalengka, Yayan Somantri memaparkan, dalam kepempinannya Bupati dan Wakil Bupati Majalengka, Karna Sobahi-Tarsono D Mardiana mempunyai visi dalam mewujudkan masyarakat Majalengka yang Religius, Harmoni, Adil dan Sejahtera (RAHARJA).

Sehingga program dan arah kebijakan yang tertuang di Musrenbang kali ini untuk mewujudkan visi misi bupati dan wakil bupati, ujar Yayan.

"Selama kurun waktu 2017-2019, angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka terus mengalami penurunan yakni 150. 260 jiwa atau 12,60 persen. Kemudian di tahun 2017 menjadi 129. 290 jiwa atau 10,79 selanjutnya tahun 2018 dan akhirnya menjadi 121,060 jiwa atau 10,06 persen pada tahun 2019," urainya.  

Menurut Yayan, indikator ini menunjukkan bahwa program program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan efektif mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut yayan mengatakan, tahun 2019 angka harapan lama sekolah meningkat menjadi 12,21 tahun. "Angka ini dapat didefinisikan bahwa anak usia 7 tahun di Majalengka memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,21 tahun. Artinya ini meningkat sebesar 0,02 tahun dibandingkan pada tahun 2018," jelasnya.

Arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2021 yaitu fokus pada upaya mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah,  pemenuhan janji-janji bupati dan wakil bupati.

Kemudian pada peningkatan proporsi komposisi belanja langsung terhadap belanja tidak langsung dalam meningkatkan belanja publik, pengeluaran belanja beorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan sehingga diharapkan terjadi peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran, memperjelas efektivitas dan efensiensi penggunaan anggaran.

Penyesuaian belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalaM rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab, sehingga pengalokasian anggaran belanja OPD harus terus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Sementara di dalam rapat tersebut, Bupati Majalengka, H. Karna Sobahi pun menyampaikan program-program unggulan seperti pariwisata yang merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan di Kab. Majalengka dan pembangunan terhadap tiga daya dukung kuat untuk Kab. Majalengka yaitu pendidikan, kesehatan, dan budaya pariwisata.

Di luar prioritas melalui forum Musrendus, Musrendes, dan juga Musrenbang ada 1.240 usulan dengan nilai lebih kurang Rp. 7,7 trilyun, mengingat dalam hal ini bupati tidak membatasi berapa banyak usulan yang bisa disampaikan untuk mewujudkan Majalengka Raharja. (Enju Juarsa)

Berita Lainnya
pemda brebes Pemda Brebes 2 Pemda Brebes 3 Pemda Brebes 4
Square bawah 5 Square bawah 6 Square bawah 7 Square bawah 8
Hut pemda 32 SMK pa Asep Bawah 34 Pemda Sukabumi