background img
fULL BENNER 1
Hak Angket dan Interpelasi DPRD Dapat Digulirkan Kalaupun Tidak Terbentuk Pansus covid 19

Hak Angket dan Interpelasi DPRD Dapat Digulirkan Kalaupun Tidak Terbentuk Pansus covid 19

MAJALENGKA, - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka dr Hamdi, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan bahwa Fraksi PKB menjadi salah satu Praksi yang menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penanganan Covid-19.

Alasan ungkapan tersebut disampaikan, karena menurutnya situasi Pandemi Covid-19, telah melibatkan semua aspek, termasuk tugas dan wewenang DPRD dan telah dijelaskan bahwa dalam pasal 64 ayat 1 PP 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, menurutnya, pembentukan panitia khusus untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

" Apakah dalam penanganan covid-19 ada fungsi, tugas, dan wewenang DPRD? Jelas ada yakni pengawasan. Apakah bisa dilaksanakan oleh satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap? Dalam hal ini tentu kita harus realistis. Covid-19 dalam perkembangannya hingga hari ini ternyata menyentuh banyak aspek. Ada aspek kesehatan, aspek sosial, ekonomi, anggaran, regulasi, ketertiban dan sebagainya. Saya kira mustahil semua itu bisa ditangani hanya oleh satu alat kelengkapan DPRD (AKD). "Ungkapnya.

Terbukti yang terjadi selama Pandemi Covid-19 ini menurut dr Hamdi, dalam urusan kesehatan ditangani oleh komisi IV, urusan sosial juga komisi IV, tapi urusan realokasi anggaran oleh banggar, kebencanaan oleh komisi III, dan seterusnya.

"Itu kan ditangani oleh lebih dari satu AKD. Dalam situasi seperti ini PP 12 Tahun 2018 memberi ruang untuk membentuk pansus. Jadi pembentukan pansus itu bukan soal perlu atau tidak, suka atau tidak, setuju atau tidak atas dasar pertimbangan subyektif, melainkan mau atau tidak melaksanakan amanat PP tersebut. Saya kira ironis kalau DPRD Majalengka tidak mau melaksanakan perundang-undangan yang berlaku."Jelasnya.
Memang benar apa yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB, pembentukan pansus untuk melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi DPRD yang tidak bisa ditangani oleh satu AKD bersipat tetap yaitu, komisi-komisi dan Badan. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan pasal 64 ayat 1 PP 12 2018 sebagai pedoman pembuatan Tatib DPRD, " kata Dasim Raden Pamungkas SH.

Kemarin, kami, 4 fraksi yang mendesak pansus sudah berkumpul bersama untuk membahas tindak lanjut dan langkah kedepan mengenai pengawasan DPRD kepada pelaksanaan penanganan covid 19 oleh Pemda, kesimpulannya, dalam pasal 64 ayat 1 PP 12 2018 berbunyi, Pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Banmus. Kemarin Banmus sudah mengadakan rapat yang menghasilkan keputusan bersama, akan mengoptimalkan kinerja DPRD dalam pengawasan covid 19 melalui komisi dan badan anggaran dalam agenda satu bulan ini.

Maka kami (Golkar, PKS, PKB, Restorasi Pembangunan) sudah sepakat untuk mengikuti amanah banmus tersebut, namun jika dalam pelaksanaan pengawasan pencegahan covid 19 dan penyesuaian anggaran sebesar 94 M ditemukan melanggar aturan-aturan yang berlaku maka kami akan menggunakan hak sebagai anggota DPRD, yaitu, Hak Interpelasi dan Hak Angket kepada Bupati dalam penanganan dan penyesuian anggaran covid 19 sebesar 94 M itu.

Berita Lainnya
bawah 32 bawah 33 bawah 34 Square samping 3