background img
bank bjb 1
Peningkatan jumlah penduduk miskin akibat dari Pandemi Covid-19  di Kota Bandung makin meningkat

Peningkatan jumlah penduduk miskin akibat dari Pandemi Covid-19 di Kota Bandung makin meningkat

KOTA BANDUNG, - Peningkatan jumlah penduduk miskin akibat dari Pandemi Covid-19 menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan kota (TKPK) Bandung saat ini sedang berupaya menyusun rencana strategis.

Penyusunan rencana tersebut mulai dari rencana kerja hingga dokumen pelaksanaan anggaran. Hal itu agar Pemkot Bandung optimal dalam menanggulangi kemiskinan akibat pandemi COvid-19.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana mulyana menuturkan, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama, pendataan bantuan masyarakat harus terperinci serta sistem yang stabil agar lebih optimal di kemudian hari.

Kedua adalah proses sistem pelayanan kemiskinan.

"Pelayanan kesehatan didekatkan dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan optimal kepada rakyat miskin dan tidak mampu,” ujar Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana saat mengikuti Rapat koordinasi bertema penguatan TKPK percepatan penaggulangan Kemiskinan di masa pandemi Covid 19 secara Virtual, Selasa 6 Oktober 2020.

Menurutnya, keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh keterlibatan seluruh Organisasi Perangkat Daereh (OPD). Semua OPD melaksanakan program kegiatan yang terpadu dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

”Adanya korelasi antara pengurangan kemiskinan dengan tingkat keaktifan TKPK. Serta Peran TKPK Menjadi koordinator dalam validasi data kemiskinan,” tuturnya.

Hal Tersebut sesuai dengan Permendagri No. 53 Tahun 2020, yakni Tugas poko TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) berkoordinasi merumuskan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi atau wilayahnya.

Wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan diprovinsi, kabupaten dan Kota.

“Adanya payung hukum yang jelas terhadap kedudukan TKPK dalam pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan,” tuturnya. 

Berita Lainnya
PDAM bdg NOPEMBER Perumahan pa sep iKLANBREBES 1 bawah 4