Minggu, 21 Desember 2014 | 05:57 WIB Last Update: 2014-12-20 21:03:57

Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat Sosialisasikan Pergub No.44 Tahun 2012

Dirilis oleh Rattih, Minggu, 30 Sepember 2012 | 05:50 WIB
Telah dibaca 835 kali

JABAR, -Penetapan batas desa dengan cara-cara tradisional yang biasanya dilakukan dengan pengakuan atau batas alam, seringkali menimbulkan masalah. Bukan saja tidak akurat karena mengandalkan ingatan semata bahkan batas alam yang dipakai sebagai penanda batas, bisa berubah.

Buntutnya, konflik itu seakan-akan adalah konflik antar kabupaten. Untuk mencegah dampak buruk dari ketidakjelasan batas desa ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mensosialisasikan Pergub No.44 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, 26-27 September 2012, di Hotel Pangrango, Kabupaten Sukabumi.
 
Menurut Assiten Pemerintahan Herry Hudaya, sosialisasi ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan pergub tersebut kepada para pejabat esselon III dan IV yang menangani masalah pemerintahan desa atau terkait dengan tapal batas desa di 17 Kabupaten dan Kota Banjar serta BKPP Wilayah I,II, III dan IV.
 
Pergub ini merinci cara penetapan menggunakan GPS. GPS  itu sendiri adalah alat untuk menentukan titik di muka bumi berdasarkan triangulasi antara mesin gps dengan satelit, hal ini dimaksudkan untuk memastikan posisi secara presisi. Namun sebelum penetapan dengan GPS sebelumnya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan warga dan tokoh serta sesepuh desa yang bersangkutan.