Jumat, 19 Desember 2014 | 10:10 WIB Last Update: 2014-12-19 07:12:08

Nasional

Integratifkan Program Pembangunan Ketapang Melalui Musrenbang

Dirilis oleh Gunawan.W, Senin, 26 Maret 2012 | 16:13 WIB
Telah dibaca 521 kali


KETAPANG—Musrenbang diharapkan menghasilkan program-program pembangunan yang integratif dan komprehensif serta sesuai dengan visi dan misi kepala daerah antara Provinsi dengan Kabupaten.

Demikian disampaikan Dra Ida Kartini Msi, staf ahli Provinsi Kalbar Bidang Pembangunan, saat membacakan sambutan Gubernur Kalbar pada acara Musrenbang Kabupaten Ketapang di Gedung Pancasila, Senin (26/3).

“Program-program yang dimusyawarahkan dan direncanakan melalui Musrenbang ini hendaknya didukung dengan alokasi anggaran dan perencanaan yang tepat dan efektif,” tuturnya. Menurutnya, Musrenbang merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Musrenbang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam program dan kegiatan pembangunan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Lebih lanjut dipaparkan tentang beberapa capaian indikator makro pembangunan di Kalimantan Barat selama tahun 2011. Angka pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat telah mencapai 5,90 %. Persentase penduduk miskin telah berhasil diturunkan menjadi 8,48% dan angka pengangguran turun menjadi 3,88%. Untuk indeks pembangunan manusia (IPM), meskipun masih berada di peringkat 28 nasional, namun telah mengalami peningkatan dari angka indeksenya yaitu sebesar 69,15 pada tahun 2010, lebih tinggi dari tahun 2009 yang sebesar 68,79.

Selanjutnya, di dalam revisi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 ditetapkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 6,00%, penurunan angka kemiskinan hingga menjadi sebesar 8,23% dan angka pengangguran menjadi 6,78%. Sedangkan untuk IPM/HDI pada tahun 2013 dtargetkan sebesar 77. Kendati target perkembangan makro ekonomi dan sosial Kalbar tersebut merupakan tantangan yang berat, namun diyakini dapat dihadapi dan diselesaikan dengan kerja keras serta kesungguhan semua pihak.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengharapkan dukungan pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam memberikan perhatian dan penanganan serius terhadap prasarana infrastruktur yang berakibat terhadap kualitas dan kuantitas perekonomian masyarakat,” imbuhnya terkait dengan prioritas ke-5 RPJMD Kalbar Tahun 2008-2013 yakni “meningkatkan pembangunan prasarana fisik dan sosial dasar.

Sementara itu, Wakil Gupati Ketapang, Boyman Harun SH, menyampaikan capaian indikator pembangunan Kabupaten Ketapang pada Tahun 2011 yang mencapai target yang telah ditetapkan. IPM Kabupaten Ketapang sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan rakyat meningkat dari 67,89% tahun 2010 menjadi 68,50 % tahun 2011. Namun, diakui angka IPM tersebut masih di bawah IPM Kalbar yang sebesar 69, 15%. Selanjutnya pertumbuhan ekonomu Kabupaten Ketapang pada Tahun 2011 juga meningkat sebesar 7,59% dari 7,55% di Tahun 2010. Begitu pula dengan capaian persentasr penduduk miskin Kabupaten Ketapang pada Tahun 2011 sebesar 12,49% dan mengalami penurunan dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Kabupaten Ketapang pada Tahun 2010 sebesar 13,67%.

Menurut Boyman, permasalahan utama di Kabupaten Ketapang yang harus mendapat perhatian serius adalah masih tingginya persentase penduduk miskin, masih rendahnya tingkat peendidikan masyarakat, masih relatif tingginya angka kematian ibu melahirkan, masih relatif tingginya angka kematian bayi, infrastruktur yang belum optimal serta cakupan pelayanan air bersih yang masih rendah.

Menurut Boyman, program-program serta kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, maka program prioritas daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2013 diarahkan pada 7 hal yakni, peningkatan pendapatan dan kesejehteraan masyarakat; peningkatan pembangunan infrastruktur; peningkatan mutu, kualitas dan aksesiblitas masyarakat dalam pendidikan; peningkatan derajat kesehatan masyarakat; peningkatan aksesiblitas masyarakat dalam pelayanan air bersih; peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik serta peningkatan pembangunan di kecamatan. (hms)