Kamis, 18 Desember 2014 | 21:21 WIB Last Update: 2014-12-18 21:10:12

Nasional

Wapres Buka Rakernas Akutansi dan Pelaporan Keuangan

Dirilis oleh Andi, Selasa, 11 Sepember 2012 | 12:27 WIB
Telah dibaca 440 kali

JAKARTA, --Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah dalam pelaporan keuangan periode 2011 bukanlah status akhir. Opini itu sesungguhnya hanya mencakup bagian akhir dari siklus keuangan negara. Namun opini WTP  seyogianya digunakan sebagai bottomline, atau landasan awal untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan keuangan.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Boediono saat membuka Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan 2012 di Gedung Dhanapala, Jalan Juanda, Jakarta, Selasa 11 September 2012.

Wapres Boediono membuka sambutannya dengan memberikan gambaran tentang betapa erat kaitannya antara pasang surut keuangan negara dan naik turunnya kedaulatan suatu bangsa dan negara. Sejarah menyaksikan betapa kerajaan Romawi mencapai puncaknya kala mereka berhasil memupuk pemasukan negara dengan tinggi dan kejatuhannya pun diikuti dengan surutnya pendapatan dan terjadinya kebuntuan politik. Dua revolusi besar dunia terjadi akibat hal yang sama, yakni Revolusi Perancis di abad 18 dimana Raja Louis ke-16 ingin menerapkan pajak tinggi namun tak disanggupi oleh rakyatnya yang miskin papa dan Inggris yang berupaya menerapkan pajak tinggi bagi negara koloni mereka, yang kemudian memberontak dan memerdekakan diri sebagai Amerika Serikat.

Pada abad 20, Republik Weimar Jerman harus menumpuk hutang luar biasa akibat kalah dalam Perang Dunia I. Akibatnya terjadi resesi ekonomi luar biasa yang membuat kehidupan demikian sulit. Pada masa itulah Hitler yang merepresentasi partai Sosialis muncul dan memberikan solusi instan atas kesulitan keuangan yang terjadi dengan pemojokkan besar-besaran terhadap kaum Yahudi dan nasionalisasi berbagai sektor. Sungguh menegangkan bahwa bayang-bayang situasi ekonomi yang sulit kembali menghantui Eropa saat ini.

"Maka kita belajar bahwa keuangan negara erat sekali kaitannya dengan nasib negara. Kalau saya katakan saudara-saudara pengelola keuangan negara telah mengelola dengan baik, saya namakan anda negarawan. Tapi kalau anda tidak mengelola dg baik, apalagi menggerogoti, artinya bukan negarawan," kata Wapres.

Wapres mengatakan, ia mengikuti perkembangan perbaikan kualitas pengelolaan negara dari waktu ke waktu dan merasakan adanya perbaikan dari tahun ke tahun. Kemajuan yang diperoleh cukup berarti. Target yang dibuat pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah pada 2014 semua kementerian dan lembaga telah berhasil mencapai opini WTP atau 100 persen. Saat ini, sudah 67 kementerian/lembaga mendapat opini WTP dari total jumlah 80 institusi. Sedangkan untuk pemerintah daerah, target yang ingin dicapai adalah 60 persen, atau sekitar 300an dari 500an lembaga pemerintahan daerah. "Jadi masih banyak yang harus kita kejar. Rakernas seperti ini membuat kita terus memperbaiki komitmen dan inisiatif kita untuk meningkatkan kualitas pengelolaan negara karena kita semua punya kepentingan di situ," kata Wapres.

Salah satu yang menghambat, kata Wapres, adalah ketika anggaran sudah diblok atau dialokasikan untuk tahun tertentu namun ekor dari siklus yang semestinya dipenuhi pada tahun yang sama masih berlanjut pada bulan-bulan bahkan tahun-tahun berikutnya. Hal seperti ini yang menghambat. "Jadi tolong diupayakan caranya agar pada 2013 nanti kita semua bisa berlari lebih cepat," kata Wapres.