background img
bank bjb
Dari 1142 Pejabat Dilingkungan Pemprov Kalbar, Baru 163 Yang Patuh LHKPN

Dari 1142 Pejabat Dilingkungan Pemprov Kalbar, Baru 163 Yang Patuh LHKPN

Pontianak,sinarpaginews.com - Gubernur Kalbar H Sutarmidji soroti tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan seluruh jajarannya yang dinilai masih rendah. Karena dirinya mendapatkan laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa masih banyaknya para pejabat yang belum memberikan LHKPN kepada lembaga anti rasua tersebut.

“Secara keseluruhan di pemerintahan provinsi kalbar LHKPN nya masih rendah, mungkin tak sampai 25 persen yang telah melaporkan LHKPN ke KPK,” ungkap Gubernur Kalbar H.Sutarmidji saat membuka Sosialisasi Peraturan KPK No. 7 tahun 2016 dan Simulasi tata cara pelaporan LHKPN secara Elektronik di Balai Peitih, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (16/11).

Lanjutnya, untuk saat ini ada 1142 pejabat dilingkungan pemerintah provinsi kalbar, namun yang sudah melaporkan LHKPN baru seratus lebih pejabat yang baru melaporkan.

“Dari 1142 pejabat yang ada, disini yang saya terima baru 163 berarti sekitar 15 persen, nah dari 15 persen ini yang patuh cuma 53 persen artinya yang patuh itu dalam LHKPN ini di pemerintah provinsi dibawah delapan persen. Ini kerjaan berat bagi Inspektorat,” tegasnya.

Dengan masih rendahnya kepatuhan LHKPN ini, Gubernur Kalbar H.Sutarmidji juga menyinggung dalam pelaporan LHKPN yang saat ini dinilainya cukup rumit dalam proses LHKPN. Dirinya meminta KPK untuk membuat sistem LHKPN yang lebih mudah.

“Kalau bisa KPK ada cara-cara yang lebih simple dalam LHKPN, saya juga kadang dalam pelaporan LHKPN butuh waktu tiga hari hanya untuk mengenahkan dokumen-dokumen untuk LHKPN ini,” tuturnya.

Sementara itu, Perwakilan Direktorat PP LPHKPN KPK Amalia Rosanti mengungkapkan, kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Peraturan KPK No. 7 tahun 2016 dan Simulasi tata cara pelaporan LHKPN secara Elektronik sebagai tindak lanjut untuk menjelaskan kembali kepada para wajib lapor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, yang mana saat ini dari jumlah wajib lapor di lingkungan pemerintah daerah beberapa pejabat masih ada yang belum melaporkan kekayaannya kepada KPK.

“Untuk saat ini baru 53 persen kepatuhannya LHKPN di lingkungan pemprov kalbar yang sudah melaporkan dan masih ada 45 lebih persen yang belum melaporkan LHKPN kepada kita (KPK_red),” kata Amalia Rosanti.

Dengan kegiatan ini, menurutnya sebagai perubahan mengenai sistem pelaporan yang mana dulunya berdasarkan Surat Keputusan nomor 07 tahun 2005 KPK dengan sistem sistem manual kini sudah menggunakan sistem elektornik.

“Setelah diterbitkannya Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 sistem pelaporan LHKPN kini sudah menggunakan sistem elektronik atau online,” tuturnya.

Dirinya berharap dengan adanya kemudahan dalam pelaporan LHKPN secara elektronik atau online bisa meningkatkan kepatuhan para wajib lapor untuk melaporkan harta dan kekayaan mereka kepada KPK.

Berita Lainnya
IKLAN BREBES 4 BREBES 5 square 3 iklan madan caleg
PMI gratisa BANASPATI amanah umah thomson radio
Pengumuman KPU Kota Malang BUS JAKEL HOLYDAY MINICON1 IKLAN SALES MOTOR