background img
bank bjb
Camat Mendo Barat : "Secara Hukum,Jual Beli Lahan Sah"

Azan Abdullah, ST.P dan rekannya saat memberikan hak jawab kepada wartawan sinarpaginews.com

Camat Mendo Barat : "Secara Hukum,Jual Beli Lahan Sah"

Petaling Bangka,sinarpaginews.com -- Proses jual beli lahan di Desa Mendo yang melibatkan warga desa, seharusnya dapat dijembatani dengan baik oleh aparatur pemerintahan setempat. Dalam hal ini tentunya adalah pihak Kepala Desa, sebagai pemegang kedaulatan di wilayah tersebut, Rabu (13/02.) 

Dalam sesi wawancara dengan Camat Mendo Barat Ismunandar, Ia menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengetahui perihal proses jual beli lahan di desa Mendo. Dimana secara administratif kewilayahan, masuk dalam lingkup Kecamatan Mendo Barat. 

“Oh jual beli lahan desa, iya jadi kan ada dua lokasi lahan tadi. Yang pertama adalah di perbatasan desa Paya Benua, kemudian yang kedua terletak di perbatasan desa Rukam,” jelasnya saat dihubungi lewat ponselnya, Selasa(12/02 )

Ketika ditanyakan perihal proses surat menyurat lahan tadi, Ismunandar mengakui, justru pihaknya sudah memberi arahan dan rambu-rambu aturan yang sangat jelas, pada pihak Kepala desa Mendo.  

“Soal proses jual beli lahan, saya sudah sempat menanyakan pada pihak Kades, apa masalahnya? Kan kalau ada pihak yang sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan proses jual beli, batas-batasnya jelas, soal status lahannya jelas, ada saksi-saksi, ya harus segera diterbitkan surat tanah tadi. Kalau tidak, Kades tersebut malah berpotensi lakukan kesalahan,” ungkap Ismunandar.  

Namun pada perkembangannya, saat awak media coba lakukan upaya cover both stories pada pihak desa, atau Kades. Pihak aparat desa setempat terkesan mengunci pintu komunikasi pada awak media. Beberapa kali panggilan telepon pada Kades dan Sekdes Mendo tidak dijawab. 

Padahal, media hanya berusaha menjalankan fungsi fungsi kontrol dari UU Pers 40 Tahun 1999. 

Sementara itu, dalam pertemuan yang berlokasi di salah satu warung kopi pada Senin malam 11/02 yang lalu. Perwakilan atau kuasa lapangan pihak Ab menyampaikan informasi, bahwa terkait proses jual beli yang melibatkan warga desa Mendo, sebenarnya diketahui secara jelas oleh aparat desa setempat. 

“Cuma kita gak mau 'nelanjangi' pak Kades bai, tanya kek die pernah dak ketemu kek bos Abun?” Ade saksi e, infonya lah ada transaksi ratusan juta di kantor desa, tapi sampai saat ini surat belum keluar ( Cuma kita gak mau buka-bukaan tentang pak Kades saja,tanya dengan pak Dia pernah gak ketemu dengan bos Abun? Ada saksi nya,infonya sudah ada transaksi ratusan juta di kantor desa,tapi sampai saat ini surat belum keluar) ,” ungkap kuasa lapangan. 

 

Permendagri 4/2007, yang telah mengatur rambu-rambu untuk mencegah penyalahgunaan tanah bengkok/lahan desa. Dalam Pasal 15 Permendagri 4/2007 diatur sebagai berikut:

“(1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),” bunyi dua ayat dalam pasal yang termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Berita Lainnya
hari Jadi tegal Hari Jadi tegal Hari Jadi tegal BJB IKLAN
PMI gratisa Hari Jadi Tegal Hari jadi Tegal 5 KAPOLRI RAMADAN
ASTRA MOTOR COLUMBUS MINICON1 TRAVEL BESS