background img
bank bjb
Akibat 601 IUP Bermasalah, Bangka Belitung Terancam Bencana Ekologi

Foto udara pulau bangka (sumber istimewa)

Akibat 601 IUP Bermasalah, Bangka Belitung Terancam Bencana Ekologi

Jakarta, sinarpaginews.com -- Berdasarkan data yang dirilis oleh Walhi, di Provinsi Bangka Belitung terdapat 657.510 hektar hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan melalui SK No. 357/Menhut-II/04, namun hanya tersisa 28% hutan yang dalam kondisi baik, sedangkan 60% dalam kondisi sangat kritis dan kritis, dan 12% dalam kondisi rusak kritis. Menurut Direktur Walhi Babel, Zulpriadi dalam rilisnya hingga tahun 2014 ditemukan 121 perusahaan melakukan aktivitas produksi dalam kawasan hutan seluas 158.276,67 Hektar.

“Lubang-lubang bekas tambang timah, menjadikan Babel salah satu provinsi tertinggi di Indonesia dengan lahan rusak dengan kondisi kritis atau sangat kritis. Yakni, kurang lebih 1.053.253,19 Ha atau 64,12 % luas daratan Babel. Kerusakan terparah terjadi di Pulau Bangka yakni 810.059,87 (76,91%),” tulisnya, Minggu malam (10/03/2019).

Selain itu, dalam data IUP yang ada di tiga kabupaten. Yakni kabupaten Bangka Barat, kabupaten Bangka, dan Kabupaten Belitung Timur( Beltim ) Ternyata juga menyisakan beberapa persoalan terkait reklamasi pasca tambang.

Berdasarkan Hasil Pengawasan Kegiatan Reklamasi PT. Tambang Timah yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Bangka Belitung Tahun 2009-2011 reklamasi tidak berjalan dengan baik di banyak tempat.

“Pada tahun 2010, luas lahan yang direncanakan direklamasi adalah seluas 1.597,82 ha. Kemudian luas lahan yang terealisasi diratakan ada sebanyak 593,22 ha atau 37,13 %. Sementara luas lahan yang terealisasi penanamannya tercatat 201,04 ha atau 12,58 %,” ungkapnya.

Belum lagi masalah penyelundupan timah atau hasil SDA rakyat Bangka Belitung kel luar negeri. Yang sampai saat ini, banyak pihak mengetahuinya namun belum melakukan langkah preventif dari situasi yang berkelindan tersebut.

“Jika dilihat dari nilai atau value, maka nilai perdagangan timah (HS 8001 - 8003) yang tidak tercatat selama periode 2004 - 2015 adalah US$ 6,081 miliar. Total indikasi kerugian negara dari 2004 -2015 sebesar Rp. 2,371 Triliun. Dari total tersebut ada sebesar Rp. 1,897 Triliun akan menjadi bagian daerah atau DBH (dana bagi hasil) timah milik Babel,” demikian Walhi merilis dalam laporan yang berjudul Mari Lebih Baik.

Selanjutnya adalah permasalahan Izin Usaha Produksi. Dimana dalam catatan Walhi, ada 1.121 IUP Tambang pasca CNC (clean and clear). Dari jumlah tersebut, 121 IUP memiliki total luas 187 ribu ha. Akibat pertambangan di darat, Sekitar 1,1 juta ha lahan di babel kritis. Kondisi sangat kritis 38.000 ha. Kritis 135.000 ha.Selebihnya 927.000 ha potensial kritis.

“WALHI Kepulauan Bangka Belitung, merilis data dalam hal kepatuhan CnC (clean and clear) dan pajak. Dimana dalam urutan pertama ada kabupaten Bangka dari sejumlah 302 IUP, sebanyak 242 non CnC, 60 status CnC, jadi sekitar 80% masih non CnC. Kedua, kabupaten Bangka Barat dari 159 IUP, 123 diantaranya berstatus non CnC, 36 masuk kategori Cnc, jadi sekitar 77 % non CnC. Selanjutnya yang ketiga adalah kabupaten Basel, dengan 62 IUP, 28 non CnC, 34 CnC, jadi sekitar 45 % non CnC. Ke-empat adalah kabupaten Bangka Tengah, dari 61 IUP, 13 non CnC, 48 CnC, jadi ada sekitar 21 % non CnC,” akhir laporan tadi menyebutkan demikian.

Berita Lainnya
IKLAN BREBES 4 BREBES 5 square 3 iklan madan caleg
PMI gratisa BANASPATI amanah umah thomson radio
Pengumuman KPU Kota Malang BUS JAKEL HOLYDAY MINICON1 IKLAN SALES MOTOR