background img
bank bjb
Kemendikbud : Kebijakan Sistem Zonasi  Akan Menjawab Tantangan Putus Sekolah

Kemendikbud : Kebijakan Sistem Zonasi Akan Menjawab Tantangan Putus Sekolah

Jakarta, - Implementasi kebijakan Sistem zonasi terkait penerimaan siswa baru kembali telah berlangsung sejak tiga tahun belakangan. Namun, sejumlah persoalan masih mencuat di sejumlah daerah. Pemerintah tentu tak tinggal diam demi memaksimalkan pelaksanaan kebijakan itu.

Dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, Senin, (01/7), Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang menyatakan kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2019 dibuat untuk menjawab tantangan putus sekolah, banyak anak yang tak bisa meneruskan sekolah karena tereliminir oleh seleksi hasil Ujian Nasional.

Hal ini diperkuat oleh Data Bappenas tahun 2018 yang menyatakan angka tenaga kerja Indonesia 57,4 persennya masih berpendidikan SMP ke bawah. Padahal negara bertujuan mewajibkan dan membiayai pendidikan anak bangsa dari SD hingga SMP.

“Angka putus sekolah SD dan SMP, ternyata mereka ini diseleksi dengan UN. Ini juga jadi sebab beberapa sekolah negeri jadi terstigma sekolah favorit. Sedangkan anak-anak yang enggak memenuhi syarat banyak putus sekolah,” kata Chatarina.

Hal ini kemudian diperparah dengan tidak meratanya jumlah sekolah di satu daerah. Menurut Chatarina, jumlah SMP lebih sedikit dari SD, begitu pun jumlah SMA yang lebih sedikit dari SMP. Dengan zonasi, dia pun berharap Pemda lebih mudah menghitung kebutuhan sekolah di daerahnya.

“Dengan zonasi juga akan terukur, kalau mengacu sekolah favorit karena upaya gurunya bukan karena anaknya. Sementara Pemda harus menghitung, berapa yang lulus SD, SMP, berapa yang harus ditambah,” ucap Chatarina.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sendiri sesungguhnya telah mengidentifikasi sejumlah hal yang dinilai menjadi pemicu permasalahan daiam penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi. Salah satunya, sistem penerapan yang menurut aturan diserahkan oleh pemerintah daerah, yang membuat pelaksanaan zonasi menjadi berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya.

Chatarina menambahkan, peIaksanaan yang berbeda itu tentunya membutuhkan sosialisasi Iebih dari pemda ke sekolah dan masyarakat. Diketahui, sosiaiisasi ke level sekolah dan kepala dinas itu adalah kewajiban dinas-dinas. Beberapa dinas sudah melakukan dengan baik sehingga di sejumlah daerah masyarakat sudah paham ba hwa masa transisinya tiga tahun jadi 2017.

"Lantaran itulah, sejumlah solusi telah diterbitkan dan juga disiapkan penyempurnaannya oleh pemerintah. Di antaranya dengan merevisi aturan, yang dilakukan setelah mendapatkan masukan dari masyarakat dan juga dari Presiden Jokowi. Yakni terkait kuota jaiur prestasi. Di mana kini persentase jalur prestasi menjad lebih luas yakni 5-15 persen," jelas Chatarina.

Namun perubahan peraturan itu akan berlaku untuk daerah-daerah yang masih bermasalah,_ di antaranya di Jawa Timur. Sedangkan bagi daerah Iain yang tak punya masalah dengan kuota zonasi PPDB, dapat jalan terus berjalan sesuai peraturan sebelumnya.

Selain itu ke depan, pemerintah juga merancang bahwa PPDB sistem zonasi juga akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Melalui aturan itu, akan bisa dipetakan seturuh populasi siswa sehingga nanti akan mudah menyesuaikannya, termasuk kekurangan guru, ketimpangan sarana prasarana.

Selain itu, jarak sekolah yang dekat dari rumah juga akan membantu anak agar tumbuh bersama orang tua lebih lama dan meningkatkan komunikasi anak dengan orang tua.

Saat yang bersamaan dalam Forum Merdeka Barat 9, Anggota Ombudsman Ahmad Su'adi mengatakan, menilai penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebagai hal yang baik. Ia menyebut sistem zonasi memaksa pemerintah daerah (pemda) untuk meratakan mutu pendidikan.

"Sejak merdeka pendidikan dikelola secara sentralistik, oleh sebab itu sistem zonasi bisa memberikan pemerataan pendidikan bagi masyarakat," katanya

Guna mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat sebaran sekolah yang belum merata, menurut Ahmad, pemerintah daerah harus bertanggung jawab menyalurkan peserta didik yang belum mendapatkan  sekolah.

Dia mengemukakan, seharusnya pemerintah daerah sudah memiliki peta sebaran sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta, supaya para orang tua murid bisa menggunakannya sebagai acuan dalam menentukan pilihan sekolah untuk anak.

Di luar masalah itu, Ahmad berpendapat bahwa pelaksanaan sistem zonasi juga bisa menekan angka "jual-beli bangku" sekolah favorit, karena siswa diterima berdasarkan jarak terdekat dari sekolah.

"Meski masih ada penyelewengan seperti membuat KK (Kartu Keluarga) palsu, tetapi dibandingkan dengan yang dahulu, kecurangan untuk masuk sekolah lebih berkurang," katanya.

Tujuan penerapan Sistem zonasi, antara lain, untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain tentUnya, harapan agar anak usia sekolah di negeri ini senantiasa memperoleh akses seluas-Iuasnya masuk ke sarana pendidikan.

Melalui Sistem zonasi pula diharapkan redistribusi guru berkualitas bisa berjalan efektif. Sistem ini juga diyakini bakal sangat membantu pemerintah menyalurkan bantuan tepat sasaran. Dan yang tidak kalah penting, kebijakan zonasi diyakini mampu memutus beragam penyimpangan terkait PPDB, lantaran adanya tradisi eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri. (*)


Berita Lainnya
hari Jadi tegal Hari Jadi tegal Hari Jadi tegal BJB IKLAN
sinar pagi news h idulfitri Hari Jadi Tegal Hari jadi Tegal 5 KAPOLRI RAMADAN
IKLAN SALES MOTOR Radio thomson tegal Kejari babel iklan colombus 2
purwakarta kab COLUMBUS MINICON1 Brebes 4