background img
bank bjb
Wakil Jaksa Agung RI Bahas Tindak Pidana Perdagangan Orang

Wakil Jaksa Agung RI Bahas Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bertempat di Sokha Siem Reap Resort & Convention center, Kamboja telah berlangsung pertemuan Jaksa Agung Negara ASEAN dan China, dimana pada Forum tersebut membahas Tindak Pidana perdagangan Orang. Kegiatan tersebut selama Dua hari mulai tanggal 6 - 7 November 2019.

Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. Arminsyah mengatakan kehadiran Kejaksaan Agung RI dalam kegiatan Forum itu meningkatkan katalisasi serta komitmen kerja sama, saling berkordinasi.

"kehadiran kita ( Kejagung RI - red ) pada pertemuan Forum Jaksa Agung Negara Asean dan China ini tidak lain untuk meningkatkan sebuah katalisasi sehingga mempererat Komitmen untuk selalu bersinergi, berkordinasi , bekerja sama satu sama lainnya," Kata Arminsyah

Ikut mendampingi Wakil Jaksa Agung pada pertemuan The 12 tahun China - ASEAN Prosecutors General Conference merupakan agenda tahunan yang sudah terjalin dua dekade lampau, Kepala Diklat Kejagung RI Setia Untung Arimuladi, Kepala Biro Hukum dan Hubungan luar negeri Dr. Asep N. Mulyana dan Asisten Umum Jaksa Agung Dr.Reda Manthovani

Pada pertemuan tersebut Wakil Jaksa Agung RI Arminsyah menyoroti bursa tenaga kerja Negara ASEAN Yang menunjukkan tren fositif akibat sektor ekonomi masyarakat

"meningkatnya bursa tenaga kerja Negara Asean dari tahun ke tahun yang disebabkan masifnya sektor ekonomi masyarakat, akibat pembangunan Infrastruktur, industri manufaktur, dipandang perlu untuk selalu berkordinasi guna menghindari adanya tindak pidana pedagang orang," Tuturnya

Disampaikan Arminsyah bahwa tidak sedikit tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri untuk mencari nafkah

"Tenaga Kerja asal Indonesia sendiri tercatat mencapai 3,539 juta orang yang mencari nafkah penghidupan di luar negeri. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah meresponnya dengan elalu berupaya meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja Indonesia agar memiliki daya saing yang mumpuni," Terangnya

Lanjut Arminsyah kebutuhan akan tingginya permintaan tenaga kerja diluar negeri tidak menutup kemungkinan adanya perekrutan secara ilegal sehingga berpotensi adanya tindak pidana perdagangan orang

"Namun pada sisi yang lain, yang juga turut menyita keprihatinan kita bersama adalah masih bermunculannya tenaga kerja yang berasal dari prosedur perekrutan yang ilegal, sehingga mereka selalu menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan keuntungan semata," Tukasnya. 

Arminsyah juga menyampaikan dari berbagai sumber yang berkopeten sebagian besar korban dari perdagangan orang yakni anak dibawah umur

"Keprihatinan tersebut sangat beralasan, terlebih ketika The United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) melansir laporan yang berjudul Transnational Organised Crime in South East Asia: Evolution, Growth and Impact yang menggambarkan bahwa hampir 70 % korban perdagangan manusia khususnya di kawasan Asia Tenggara adalah anak-anak dibawah umur," Katanya

Dikatakan Wakil Jaksa Agung RI Arminsyah perlunya langkah nyata untuk memberantas berbagai bentuk kejahatan perdagangan orang karena dampak yang ditimbulkan berpengaruh pada fisik dan fisiologi korban

"saya rasa dipandang perlu adanya langkah nyata negara anggota Asean untuk memberantas berbagai bentuk kejahatan perdagangan orang, mengingat dampak dari kejahatan tersebut berpengaruh pada fisik dan fisiologi korban," Ungkapnya

Menurut Arminsyah, tindak pidana perdagangan orang ibarat fenomena gunung es dimana dibawahnya terdapat beragam persoalan yang belum sepenuhnya tuntas.

"faktor kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan serta kurangnya kualitas keterampilan menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan perdagangan orang. Ditambah lagi desakkan ekonomi yang membuat individu untuk mencari penghidupan yang layak sehingga tidak jarang individu itu terjebak dalam bentuk perdagangan manusia, fenomena ini seperti gunung es," Jelasnya

Orang nomor 2 dijajaran Kejaksaan Agung RI itu juga mengulas bahwa penemuan teknologi informasi yang berpariasai juga menjadi faktor timbulnya sindikat perdagangan manusia                        

"semakin berpariasinya inovasi dibidang teknologi informasi turut menjadi sebab bermunculannya modus operandi baru yang tidak kalah rumit, pelik, kompleks, dan semakin memberikan peluang dan kesempatan bagi para pelaku melakukan aksi jahatnya," Tukasnya

Ditambahkan Arminsyah untuk merespon kondisi tersebut pemerintah Indonesia telah membuat payung Hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

"Sebagai bentuk respon atas kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah sejak lama mengambil kebijakan strategis dengan menyusun dan menetapkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," Imbuhnya

Tak main - main dalam menindak kejahatan perdagangan orang, Arminsyah juga menyampaikan dalam pertemuan itu, Jaksa Penutupan Umum ( JPU ) Kejagung RI telah menangani sejumlah perkara tindak pidana perdagangan manusia

"Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan september 2019 telah melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan total sebanyak 101 (seratus satu) perkara. Pencapaian demikian itu menjadi bukti kalau Kejaksaan telah berupaya sungguh-sungguh dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang tergolong kejahatan serius," Paparnya 

Apa yang disampaikan Arminsyah, bahwa langkah Kejaksaan RI tersebut merupakan refleksi konsistensi dan tidak mengenal kompromi kepada setiap pelaku kejahatan perdagangan manusia dengan menuntut pidana secara maksimal dan setimpal bagi para pelakunya sehingga menimbulkan efek jera dan enggan untuk mengulangi perbuatannya lagi. 

"Pemberian tuntutan maksimal terhadap pelaku kejahatan menjadi peringatan keras kepada sindikat kejahatan atau pelaku potensial lainnya agar tidak berspekulasi atau mencoba-coba melakukan perbuatan yang sama," Ujarnya 

Arminsyah juga menyatakan bahwa bentuk upaya integral dalam memaksimalkan pemberantasan perdagangan orang dalam tahun ini, antara lain dengan melaksanakan program pelatihan terkait Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

"oh ya untuk memaksimalkan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, salah satu upaya yang harus dilakukan dengan melakukan pelatihan - pelatihan berbasis Platform Digital Aplikasi E - Learning bagi penegak hukum agar bisa berbagi informasi," Ungkapnya

Arminsyah juga berharap kepada anggota negara ASEAN dan China agar setiap bentuk kerja sama harus dikembangkan

"ya kami berharap kepada seluruh anggota negara Asean dan China agar semua bentuk kerja sama yang sudah terjalin bisa dikembangkan dan ditingkatkan untuk menuntaskan tindak kejahatan perdagangan manusia agar kawasan Asean dan China bersih dari tindak kejahatan tersebut," Kata Arminsyah

Berita Lainnya
purwakarta kab COLUMBUS bess travel Brebes 4