background img
bank bjb
Rapat Kerja Komisi IX DPR RI Hasilkan 10 Poin Penting

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI Hasilkan 10 Poin Penting

JAKARTA - Rapat kerja komisi IX selama 2 hari berturut-turut bersama menkes, DJSN dan BPJS kesehatan pada tanggal 6&7 november 2019 kemarin menghasilkan 10 poin penting.

Poin tersebut diantaranya diantaranya adalah komisi IX tetap konsisten terhadap hasil kesimpulan Rapat Kerja Gabungan (Rakergab) antara komisi IX dan komisi XI dan menko PMK, menkes, mensos, menteri PPN/kepala bapenas, DJSN dan BPJS kes bahwa untuk tidak menaikkan premi JKN bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) untuk kelas III.

“Kami juga mendesak menkes agar segera melakukan langkah langkah strategis dan taktis dlm rangka mencari pembiayaan terhadap selisih iuran tersebut. Sy dengar menkes hari ini jg telah melakukan roadshow bicara dengan menteri2 terkait jadi sy yakin menkes Terawan mendengar suara rakyat karena langsung bergerak mencari solusi”, jelas Dewi Aryani anggota komisi IX fraksi PDI Perjuangan melalui rilis yang diterima sinarpaginew.com.

Finalisasi data cleansing jg hrs segera dilakukan oleh menkes dan mensos terutama terhadap 96,8 juta penerima PBI , banyak data yg tidak tepat sasaran.  Pemerintah juga harus mencari solusi untuk pemenuhan hak jaminan sosial bagi pegawai non pegawai negeri ( PPNPN). Gaji honorer itu kecil , kasihan kalau mereka harus membayar iuran, belum mampu mereka.

Masalah teknis lainnya juga adalah penerima PBI satu orang dibayar oleh PBI APBN,PBI APBD 1, PBI APBD 2. NIK sama,nama beda dg  ID kepesertaan berbeda (diasumsikan sasaran satu dibayar 2x).
Intinya perlu segera verifikasi dan validasi ( verval) dengan terobosan baru. Selisih temuan bisa dialihkan kepada yang berhak menerima dan selama ini justru tidak masuk data BDT.

Dewi menambahkan,” Ke depan sebaiknya kemenkes dan kemensos membuat aplikasi yang terkoneksi dengan semua rumah sakit, jadi pasien miskin yang terjaring di rumah sakit begitu mereka masuk punya nomer RM ( rekam medik) langsung masuk data PBI, begitu masuk rmh sakit lagi dia tidak perlu pakai SKTM lagi. Selain itu BPJS juga harus merevisi aturan tentang administrasi yang mengharuskan mendaftarkan kepesertaan harus sekaligus untuk seluruh anggota keluarga dalam 1 KK. Biarkan sesuai kemampuan mereka saja.

Dalam kesimpulan rapat komisi IX juga meminta kemenkes untuk meningkatkan jumlah tempat tidur kelas 3 di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut ( FKRTL).(hid/spn)






Berita Lainnya
purwakarta kab COLUMBUS bess travel Brebes 4