background img
bank bjb
Penetapan UMP dan UMK Tahun 2020 di 6 Provinsi yang telah disahkan

Ilustrasi: Uang Pembayaran Upah (SPN/Asep Ruslan)

Istilah UMR berganti menjadi UMP dan UMK

Penetapan UMP dan UMK Tahun 2020 di 6 Provinsi yang telah disahkan

BANDUNG - Menyusul penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2020 di sejumlah daerah, selalu menjadi perbincangan dan perhatian publik. Selain UMK, ada juga istilah Upah Minimum Provinsi (UMP). Dilihat dari namanya, UMP dan UMK memiliki tingkatan yang berbeda karena UMP berlaku untuk seluruh Provinsi sedangkan UMK berlaku hanya di kawasan kabupaten/kota yang bersangkutan.

Istilah UMR berganti menjadi UMP dan UMK

Kedua istilah ini menggantikan istilah yang digunakan sebelumnya, Upah Minimum Regional (UMR) yang kini sudah tidak digunakan lagi. Perubahan istilah ini melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000. Keputusan Menteri itu mengubah sejumlah pasal pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01 Tahun 1999.

Dalam Permenaker No 01 Tahun 1999, dijelaskan bahwa UMR merupakan upah minimum yang penetapannya dilakukan oleh gubernur yang menjadi acuan pendapatan buruh di wilayahnya.

Penetapan UMR ini dilakukan melalui proses panjang yang melibatkan buruh, pengusaha, dan pemerintah (tripartit).

Dalam proses penetapannya, tim yang disebut Dewan Pengupahan melakukan survei kebutuhan hidup pekerja dari kebutuhan pangan, sandang, hingga rumah yang kemudian diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara, UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sebelum penggunaan istilah UMP dan UMK, semua penyebutan upah minimum menggunakan UMR, baik Tingkat I maupun Tingkat II.

Apabila suatu kabupaten/kota belum bisa mengusulkan angka UMK, maka gubernur menjadikan UMP sebagai acuan untuk pemberian upah di kabupaten/kota tersebut.

Penetapan UMP dan UMK tahun 2020 di 6 Provinsi yang telah disahkan

Inilah besaran UMP dan UMK tahun 2020 di 6 Provinsi yang telah disahkan yaitu: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.

1. DKI Jakarta

Di DKI Jakarta tidak ada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Yang ada adalah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 4.267.349. Dengan demikian, UMP tersebut naik sekitar 8,51 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.900.000.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, UMP yang ditetapkan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari undang-undang mauun peraturan pemerintah.

2. Banten

Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Banten tahun 2020. UMK tahun depan mengalami kenaikan 8,51% dibandingkan tahun 2019.

Berdasarkan lampiran keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.320-Huk/2019 tanggal 19 November 2019, dari 8 Kabupaten/Kota Banten, UMK tertinggi berada di Kota Cilegon sebesar Rp 4.246.081. Sedangkan upah terendah di Kabupaten Lebak sebesar Rp 2.710.654.

Berikut rincian besaran UMK di Banten tahun 2020:

  1. Kota Cilegon Rp 4.246.081,42
  2. Kota Tangerang Selatan Rp 4.168.268,62
  3. Kabupaten Tangerang Rp 4.168.268,62
  4. Kabupaten Serang Rp 4.152.887,55
  5. Kota Tangerang Rp 4.119.029,92
  6. Kota Serang Rp 3.773.940,00
  7. Kabupaten Pandeglang Rp 2.758.909,00
  8. Kabupaten Lebak Rp 2.710.654.00

 3. Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil telah menyetujui rekomendasi Upah Minimum Kota dan Kabupaten (UMK) tahun 2020. UMK di Jawa Barat tahun ini naik sekitar 8,51 persen, merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Kenaikan itu telah sesuai dengan rekomendasi Bupati dan Wali Kota seluruh Jawa Barat yang tertuang dalam surat edaran bernomor 561/75/Yanbangsos, terkait pelaksanaan UMK kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2020.

Berikut rincian besaran UMK di Jawa Barat tahun 2020:

  1. Kabupaten Karawang Rp 4.594.324
  2. Kota Bekasi Rp 4.589.708
  3. Kabupaten Bekasi Rp. 4.498.961
  4. Kota Depok Rp 4.202.105
  5. Kota Bogor Rp 4.169.806
  6. Kabupaten Bogor Rp 4.083.670
  7. Kabupaten Purwakarta Rp 4.039.067
  8. Kota Bandung Rp 3.623.778
  9. Kabupaten Bandung Barat Rp 3.145.427
  10. Kabupaten Sumedang Rp 3.139.275
  11. Kabupaten Bandung Rp 3.139.275
  12. Kota Cimahi Rp 3.139.274
  13. Kabupaten Sukabumi Rp 3.028.531
  14. Kabupaten Subang Rp 2.965.468
  15. Kabupaten Cianjur Rp 2.534.798
  16. Kota Sukabumi Rp 2.530.182
  17. Kabupaten Indramayu Rp 2.297.931
  18. Kota Tasikmalaya Rp 2.264.093
  19. Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.251.787
  20. Kota Cirebon Rp 2.219.487
  21. Kabupaten Cirebon Rp 2.196.416
  22. Kabupaten Garut Rp 1.961.085
  23. Kabupaten Majalengka Rp 1.944.166
  24. Kabupaten Kuningan Rp 1.882.642
  25. Kabupaten Ciamis Rp 1.880.654
  26. Kabupaten Pangandaran Rp 1.860.591
  27. Kota Banjar Rp 1.831.884

4. Jawa Tengah

Melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 560/58 Tahun 2019. Penetapan upah minimum kabupaten/kota Jawa Tengah untuk tahun 2020 telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Berikut rincian besaran UMK di Jawa Tengah tahun 2020:

  1. Kota Semarang Rp 2.715.000
  2. Kabupaten Demak Rp 2.432.000
  3. Kabupaten Kendal Rp 2.261.775
  4. Kabupaten Semarang Rp 2.229.880
  5. Kabupaten Kudus Rp 2.218.451
  6. Kabupaten Cilacap Rp 2.158.327
  7. Kota Pekalongan Rp 2.072.000
  8. Kabupaten Batang Rp 2.061.700
  9. Kabupaten Magelang Rp 2.042.200
  10. Kabupaten Jepara Rp 2.040.000
  11. Kota Salatiga Rp 2.034.915
  12. Kabupaten Pekalongan Rp 2.018.161
  13. Kabupaten Karanganyar Rp 1.989.000
  14. Kota Surakarta Rp1.956.200
  15. Kabupaten Klaten Rp 1.947.821
  16. Kabupaten Boyolali Rp 1.942.500
  17. Kabupaten Purbalingga Rp 1.940.800
  18. Kabupaten Sukoharjo Rp 1.938.000
  19. Kota Tegal Rp 1.925.000
  20. Kabupaten Banyumas Rp 1.900.000
  21. Kabupaten Tegal Rp 1.896.000
  22. Kabupaten Pati Rp 1.891.000
  23. Kabupaten Pemalang Rp 1.865.000
  24. Kabupaten Wonosobo Rp 1.859.000
  25. Kota Magelang Rp 1.853.000
  26. Kabupaten Purworejo Rp 1.845.000
  27. Kabupaten Kebumen Rp 1.835.000
  28. Kabupaten Blora Rp 1.834.000
  29. Kabupaten Grobogan Rp 1.830.000
  30. Kabupaten Temanggung Rp 1.825.200
  31. Kabupaten Sragen Rp 1.815.914
  32. Kabupaten Brebes Rp 1.807.614
  33. Kabupaten Rembang Rp 1.802.000
  34. Kabupaten Wonogiri Rp 1.797.000
  35. Kabupaten Banjarnegara Rp 1.748.000

5. Daerah Istimewa Yogyakarta

UMP tahun 2020 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan naik sebesar 8,51 persen. Penentuan besaran angka UMP yang baru menggunakan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kenaikan tersebut disesuaikan dengan inflasi di DIY, meskipun angkanya rendah. 

Besaran UMP DIY pada 2020 adalah Rp 1.704.608. Angka tersebut paling rendah jika dibandingkan dengan UMK. Jumlah itu mengalami kenaikan Rp 133.685 dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1.570.923.

Berikut rincian besaran UMK di DIY tahun 2020:

  1. Kota Yogyakarta sebesar Rp 2.004.000
  2. Kabupaten Sleman sebesar Rp 1.846.000
  3. Kabupaten Bantul sebesar Rp 1.790.500
  4. Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 1.750.500
  5. Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 1.705.000

6. Jawa Timur

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor. 188/568/KPTS/013/2019. Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur juga telah ditetapkan oleh Khofifah Indar Parawansa.

Berikut rincian besaran UMK di Jawa Timur tahun 2020:

  1. Kota Surabaya: Rp 4.200.479
  2. Kabupaten Gresik: Rp 4.197.030
  3. Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.193.581
  4. Kabupaten Pasuruan: Rp 4.190.133
  5. Kabupaten Mojokerto: Rp 4. 179.787
  6. Kabupaten Malang: Rp 3.081.275
  7. Kota Malang: Rp 2.895.502
  8. Kota Batu: Rp 2.794.801
  9. Kota Pasuruan: Rp 2.794.801
  10. Kabupaten Jombang: Rp 2.654.095
  11. Kabupaten Tuban: Rp 2.532.234
  12. Kabupaten Probolinggo: Rp 2.503.265
  13. Kota Mojokerto: Rp 2.456.302
  14. Kabupaten Lamongan: Rp 2.423.724
  15. Kabupaten Jember: Rp 2.355.662
  16. Kota Probolinggo: Rp 2.319.796
  17. Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.314.278
  18. Kota Kediri: Rp 2.060.924
  19. Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.016.781
  20. Kabupaten Kediri: Rp 2.008.504
  21. Kabupaten Lumajang: Rp 1.982.295
  22. Kabupaten Tulungagung: Rp 1.958.844
  23. Kabupaten Bondowoso: Rp 1.954.705
  24. Kabupaten Bangkalan: Rp 1.954.705
  25. Kabupaten Nganjuk: Rp 1.954.705
  26. Kabupaten Blitar: Rp 1.954.705
  27. Kabupaten Sumenep: Rp 1.954.705
  28. Kota Madiun: Rp 1.954.705
  29. Kota Blitar: Rp 1.954.705
  30. Kabupaten Sampang: Rp 1.913.321
  31. Kabupaten Situbondo: Rp 1.913.321
  32. Kabupaten Pamekasan: Rp 1.913.321
  33. Kabupaten Madiun: Rp 1.913.321
  34. Kabupaten Ngawi: Rp 1.913.321
  35. Kabupaten Ponorogo: Rp 1.913.321
  36. Kabupaten Pacitan: Rp 1.913.321
  37. Kabupaten Trenggalek: Rp 1.913.321
  38. Kabupaten Magetan: Rp 1.913.321
Berita Lainnya
bank bjb bank bjb bawah iklan umroh astra motor