background img
bank bjb
Helena Oktaviane Pastikan Pimpinan Daerah Tak Perlu Takut Lakukan Diskresi

Kajari Bangka Barat Helena Oktaviane

Helena Oktaviane Pastikan Pimpinan Daerah Tak Perlu Takut Lakukan Diskresi

MUNTOK,Bangka Barat,sinarpaginews com – Kepala Kejaksaan Negeri ( Kajari ) Bangka Barat, Helena Oktavianne mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung langkah harmonisasi regulasi agar penyerapan anggaran, khususnya dana-dana pembangunan dari pusat dapat terserap dengan baik dan optimal. Hal ini disampaikannya menyusul langkah cepat yang harus diambil usai mendengarkan amanat presiden dalam Rakornas awal November lalu. 

Terkait hal ini, Helena sendiri telah melakukan inventarisir permasalahan, khususnya di Bangka Barat. Ia mengambil contoh lemahnya serapan dana Alokasi Khusus (DAK) yang banyak dikembalikan ke pusat ketimbang diserap dan dimanfaatkan dengan baik untuk mendorong pembangunan. Dikatakannya bahwa Kejaksaan dalam hal ini akan melakukan harmonisasi regulasi salah satunya dengan mendukung diskresi peraturan. Namun ia tetap menggaris bawahi selama tujuannya bermanfaat baik dan tidak mengarah pada tindakan koruptif.

“Jadi orientasi kita dalam waktu dekat adalah penyerapan anggaran yang baik dan benar serta bermanfaat. Karena yang saya lihat di sini (Bangka Barat) anggaran masih belum tepat sasaran dan kadang-kadang penyerapannya tidak sesuai,” jelas Helena kepada wartawan di ruang kerjanya Senin (25/11/19) pagi.

“Soalnya yang saya dengan beberapa dana DAK itu dikembalikan. Padahal di sini perlu pembangunan, infra struktur, pendidikan, malah saya dengar-dengar PAUD di sini berkurang anggarannya. Ini kan lucu ya ada duit (dari pusat) mau dikasih di tolak. Terus Punya duit enggak dimanfaatin dikembalikan. Jadi ke depan tidak kita upayakan terserap optimal dan tidak terjadi lagi lemah nya penyerapan anggaran, “ tambah Helena lagi.

Terkait rencana optimalisasi penyerapan anggaran tersebut, mantan pejabat Koordinator Jaksa eselon III Kejaksaan Tinggi Bali ini menegaskan bahwa pemerintah dimungkinkan melakukan diskresi aturan selama tujuannya baik.

“Presiden bilang bahwa diskresi pimpinan daerah tidak boleh dipidanakan, kecuali jika ada unsure tindak pidana korupsinya. Oleh karena itu, diskresi pimpinan daerah terkait regulasi monggo (silahkan-red). Jangan ‘digigit’ kalau kata pak Jokowi dalam rakor kemarin. Presiden juga mengamanatkan, janganlah lelang pekerjaan itu pertengahan tahun, kalau bisa di awal tahun sehingga selesainya pun bisa tepat waktu diakhir tahun. kalau bisa selesainya malah di pertengahan tahun sehingga bisa dirasakan manfaat pembangunan tersebut oleh masyarakat.

Dan saya sudah sdah bicara ke Pemda dan Biro Hukum agar Perda-perda yang sudah using cepat dihapuskan, ganti yang baru, itu juga seperti yang dikatakan bapak Presiden dengan istilah Omnibuslaw yang artinya penyederhanaan regulasi, bentuknya bisa berupa mencabut beberapa undang-undang untuk kemudian diganti menjadi satu undang-undang yang lebih ramping,” ulas Helena lagi.

“Tidak hanya itu, BPN pun telah saya koordinasikan terkait penyelematan asset. Karena satu-satunya lembaga penegak hukum yang memiliki legal standing keperdataan hanya Kejaksaan. Banyak aset yang harus diselamatkan di Bangka Barat ini, contohnya saja Kantor Camat Muntok. Atau Mercusuar, katanya milik Sumsel, tapi lokasinya di Bangka Barat. Bisa nggak nanti dikoordiansikan dengan Sumsel supaya nantinya jadi milik Bangka Barat, kalau pemda nya punya banyak aset kan kaya pemdanya nanti dan itu diharapkan berdampak pada percepatan pembangunan,” tutupnya

Berita Lainnya
bank bjb bank bjb bawah iklan umroh astra motor