background img
bank bjb
PDIP Pertahankan Status 'Jomblo' Bupati Babar ?

Ketua DPD PAN Bangka Barat Dafitri ( foto sumber net )

PDIP Pertahankan Status 'Jomblo' Bupati Babar ?

PANGKALPINANG,BANGKA BELITUNG,SINARPAGINEWS.COM -Lambannya sikap PDIP dalam menentukan calon wakil bupati PAW Bangka Barat, terus disoroti oleh Parpol koalisi.

 

LPartai Banteng moncong putih tersebut hingga saat ini masih belum menyodorkan nama calon yang akan disertakan dalam pemilihan wabub PAW oleh DPRD Babar.

 

LPAN sebagai salah satu koalisi saat Pilkada 2015 lalu, mulai menuding PDIP sengaja membiarkan status Markus sebagai Bupati Bangka Barat, tetap ‘menjomblo’ demi memuluskan langkah memenangkan Pilkada pada September 2020 kelak. 

Kepada wartawan, Dafitri selaku Ketua DPD PAN Bangka Barat mengaku sudah menerima rumor bahwa PDIP tidak menginginkan Markus memiliki wakil. Hal tersebut menurut Dafitri terbaca dari sikap lamban PDIP yang hingga kini beralasan bahwa pihaknya masih berkutat pada prosesc fit and proper test untuk calon Wabup PAW.

“Saya sudah dapat rumor bahwa PDIP tidak menginginkan ada sosok Wabup yang mendampingi Markus di Bangka. Ini terkait Pilkada juga tentunya. PDIP sepertinya menginginkan Markus one man show tanpa ada wakil yang membayangi. Saya kira semestinya PDIP bisa bersikap dewasa. Lagi pula secara etika, posisi Bupati sudah milik mereka. Seharusnya tidak lantas berupaya menghambat proses pemilihan wakil, beri peluang bagi PAN dan Hanura, karena status kita dulu adalah kolasi pendukung pada Pilkada 2015,” ucap Dafitri kepada wartawan Selasa (31/12) siang.

Namun Dafitri mengakui bahwa pihaknya tidak berwenang mencampuri mekanisme internal PDIP terkait calon Wabup PAW untuk Babar tersebut. Menurut Dafitri biar masyarakat menilai sendiri seperti apa sikap politik PDIP ini.

"Biarlah masyarakat bisa memberikan penilaian sendiri, parpol mana yang menghambat proses pemilihan wakil bupati Bangka Barat ini. Jelas sekali bahwa kita sebagai parpol semestinya tetap mengedepankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan bagi masyarakat. Keberadaan seorang wakil bupati tersebut jelas ert kaitannya dalam rangka optimalisasi layanan kepada masyarakat. Artinya saat bupati berhalangan tentu akan menjadi fungsi bagi wakilnya untuk menggantikan peran sebagai pelayan masyarakat. Jika Bupati tidak ada di tempat, lantas kursi wakil bupatinya kosong, ini akan berpengaruh kepada tanggung jawab pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,” timpal Dafitri lagi.

 

“Kita berharap good will dari PDIP untuk dapat mempercepat segala prosesnya, ini dalam rangka tanggung jawab moral saat membentuk koalisi pada Pilkada 2015 lalu. Bahwa kita berorientasi memberikan yang terbaik bagi kemajuan Bangka Barat dan masyarakatnya. Yang jelas kita dari PAN sudah lama menyodorkan nama calon Wabup PAW, begitu juga Hanura. Dan saya tahu persis bahwa Hanura bahkan telah berupaya membangun komunikasi politik terkait hal ini dengan mengajak PDIP dan PAN duduk bersama, namun hingga saat ini tinggal PDIP yang tidak selesai-selesai fit and proper test nya. Dan sekali lagi biarlah masyarat sendiri yang punya penilaian,” ujar Dafitri. 

Pihak PDIP sendiri melalui Rudianto Tjen, selaku salah satu petinggi di PDIP, hingga berita ini dirilis belum bisa dikonfirmasi, kendati telah dicoba dihubungi via telepon. Ketua DPC Hanura sendiri Arif Parhan juga masih belum merespon pesan Whatsap dan telepon dari redaksi.(**)

Berita Lainnya
HSN HARAPAN BERSAMA bank bjb bawah iklan umroh astra motor