background img
fULL BENNER 1
Ketum Gapernas Minta Bupati Nias Utara Tindak Oknum Perjualbelikan Reklamasi Milik Negara

Ketum Gapernas Minta Bupati Nias Utara Tindak Oknum Perjualbelikan Reklamasi Milik Negara

NIAS UTARA - Ketua Umum Gapernas Happy Agusman Zalukhu, minta Bupati Nias Utara tindak tegas Oknum yang tidak bertanggungjawab terkait diperjualbelikan reklamasi tanah timbul Milik Negara pasca gempa pada Tahun 2005 silam berlokasi di kelurahan pasar lahewa lingkungan lima Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara. kamis (13/02/2020).
 
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Gapernas Kepulauan Nias Happy Agusman Zalukhu menyebutkan, kita menduga adanya pelanggaran hukum yang di lakukan Oknum yang tidak bertanggungjawab atas perjual belikan tanah timbul tersebut dengan ganti rugi puluhan juta rupiah sesuai bukti yang kita dapatkan. ujar Zalukhu.
 
Sebagai Putra daerah Nias Utara sangat disayangkan Hal ini di biarkan oleh Pemerintah setempat, kita mengetahui sendiri tanah timbul tersebut sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah pada pasal 12 menyatakan "tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan, pasang surut, rawa, danau dan bekas sungai dikuasai  langsung oleh Negara".
 
Diduga ada oknum yang memperjual belikan tanah timbul milik Negara tersebut dengan dalil, "Tanah Adat Keturunan Marga"
 
Ditambahkan Happy Zalukhu, kita telah mendapatkan bukti surat edaran yang di keluarkan oleh Bupati pada Tahun 2007 dan pada tahun 2015 yang menyatakan Tanah Timbul tersebut Milik Negara.
 
Seharusnya Bupati Nias Utara M. Ingati Nazara secara tegas dalam hal ini agar masyarakat mengetahui kepemilikan tanah timbul tersebut. ujar Happy Zalukhu.
 
Kita meminta Pemerintah jangan ada pembiaran akan tanah timbul tersebut menjadi dampak korban terhadap masyarakat Nias Utara kedepan.
 
Ketum Gapernas berharap jangan ada Unsur kepentingan, Semoga Pemerintah Nias Utara Survay lokasi tanah timbul tersebut.
 
Lebih lanjut Happy Zalukhu menyebutkan, kita telah kelokasi beberapa hari yang lalu melihat secara langsung dilokasi telah berdirinya rumah masyarakat,dan Banyaknya Pengakuan Masyarakat Membeli dari Salah Seorang ODL.
 
Happy Zalukhu meminta kepada Pemerintah Nias Utara agar dihentikan aktifitas tersebut sehingga mengeluarkan Surat Edaran teguran baik melalui Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa gar masyarakat mengetahui tanah timbul tersebut Milik Negara bukan milik pribadi. tegas Zalukhu.
Berita Lainnya
Bawah 32 Square bawah bawah 34 Square samping 3