background img
bank bjb 1
Wagub Kalbar Sampaikan Penjelasan Rancangan Perda Provinsi Kalbar Tentang Pengelolaan Keuangan

Wagub Kalbar Sampaikan Penjelasan Rancangan Perda Provinsi Kalbar Tentang Pengelolaan Keuangan

KALBAR, -  Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Kalimantan Barat menggelar Paripurna Penyampaian Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Masa persidangan ke tiga dipimpin Wakil Ketua DPRD Prov Kalbar Prabasa Anantatur di ruang Balairungsari DPRD Provinsi Kalbar. Rabu (22/7/2020).

Dalam sambutannya Wakil Gubenur Kalimantan Barat H.Ria Norsan mengatakan pada tahun 2021 mendatang kita dihadapkan pada 2 (dua) regulasi strategi yang harus dilaksanakan yaitu Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagai pengganti PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan yang Kedua adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terhadap Penyusunan RAPBD Tahun 2021. Kedua hal tersebut tentunya akan sangat berdampak pada proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, baik dari sisi waktu pembahasan, maupun substansi dari APBD itu sendiri.

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebelum kita membahas RAPBD, kita menyampaikan tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan-aturan.

“Kalau dulu kita membahas APBD mengacu pada PP nomor 58 tahun 2005 dan sekarang sudah mengacu pada PP Nomor 12 tahun 2019 dan salah satu perbedaan antara PP 58 dan PP 12 dimana PP 58 itu bahwa pembahasan APBD itu boleh berakhir sampai dengan 30 Desember sedangkan PP 12 tahun 2019 tertanggal 30 November dan apabila tanggal 30 November tidak diselesaikan pembahasannya atau tidak ketok palu maka bisa di sanksi sesuai dengan aturan,” ujar H. Ria Norsan.

Menyikapi hal tersebut, masih kata Wagub kalbar, agar benar – benar dapat dicermati sehingga APBD 2021 dapat ditetapkan tepat waktu serta dapat fokus diarahkan pada program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang optimal sehingga pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif dapat diwujudkan.

latar belakang disusunnya peraturan daerah ini untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah berdasarkan indentifikasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang terjadi dalam pelaksanaan selama ini.selain pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan proses yang terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, sehingga peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan ini disusun dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan yang ada dan pada prinsipnya penyusunan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah ini untuk melaksanakan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Di harapkan juga, Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan, tutup Ria Norsan. (spn-kalbar)

Berita Lainnya
HUT Tegal Beebopp pa erwin purwakarta 2 ASEP PRESIDEN