background img
BJB 2017
Lahan Tak Tergarap Akan Diberikan Ke Masyarakat

Rapat HTI di ruang rapat Bupati

Lahan Tak Tergarap Akan Diberikan Ke Masyarakat

Manggar,Belitung Timur – Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Belitung Timur ( Beltim ) akan menindaklanjuti hasil rekomendasi Pansus Hutan Tanaman Industri ( HTI ) DPRD Kabupaten Beltim. Salah satunya adalah dengan memerintahkan Kepala Desa untuk melakukan identifikasi dan pengecekan lahan masyarakat di areal hutan.

Identifikasi dan pengecekan lahan itu akan digunakan untuk proyek pemerintah pusat Tanah Objek Reforma Agraria ( TORA ). Nantinya lahan yang tidak tergarap oleh pemerintah dan terlantar akan direstribusikan ke masyarakat. 

“Kan harus dari tingkat bawah dulu. Kita minta Camat untuk kumpulkan dan sosialisasikan ke Kades biar pendaftaran, pendataan dan untuk pembuatan peta identifikasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA,” jelas Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Hendiyani seusai Rapat Tindaklanjut Rekomendasi Pansus HTI, di Ruang Rapat Bupati Beltim, Senin (23/10) kemarin.

Kulok sapaan akrab Hendriyani menambahkan pendataan sebenarnya sudah lama dilakukan oleh beberapa Desa, namun ada yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia berharap perangkat desa dapat benar-benar memberikan gambaran sebenarnya. “Semua lahan masyarakat di kawasan hutan itu di data yang sudah berlangsung cukup lama minimal puluhan tahun. Termasuk untuk kawasan wisata, fasilitas jalan, cek kebenarannya, jangan asal,”kata Kulok.  

Namun Kulok menekankan semua kewenangan berada di tangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Bupati hanya akan menyampaikan surat permohonan.  

“Bupati hanya menyampaikan permohonan. Rekomendasi nantinya akan dikeluarkan oleh Gubernur melalui tim percepatan percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan ( PTKH ),” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Beltim Burhanuddin menyatakan Pemkab Beltim siap menjalankan isi rekomendasi terkait HTI seperti yang disampaikan oleh Pansus DPRD Beltim. Ia menyatakan sudah sejak lama Pemkab Beltim melakukan peninjauan ulang terhadap izin HTI yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

“Sudah sejak tahun 2015 kita sudah mengirimkan surat untuk ke kementerian untuk melakukan peninjauan ulang terhadap izin yang telah dikeluarkan kementerian. Yang punya kewenangan kan kementerian,” kata Aan, sapaan akrab Burhanudin.   

Tahun 2017 ini, Bupati melalui Dinas Kehutanan, kembali menyampaikan surat ke kementerian terkait untuk mencabut izin HTI yang ada di Kabupaten Beltim. Sekaligus juga meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) RI untuk memfasiltasi peninjauan ulang izinnya.

“Rekomendasi Tim Pansus akan kita lanjutkan ke Gubernur. Kita prinsipnya mendukung Tim Pansus,” tegas Aan…( Ozi )

Berita Lainnya
IKLAN BABEL 5 IKLAN TAHUN BARU ISLAM RADIO THOMSON1 HARI TAHUN BARU ISLAM
Hotel Pasa baru IKALAN KANG ERWIN IKLAN BABEL PPP IKLAN PARTAI DPI BABEL