background img
bank bjb
Forum Bumdes Kab Majalengka Audiensi Dengan TNGC

Forum Bumdes Kab Majalengka Audiensi Dengan TNGC

Majalengka - Senin (20/01/2020) Forum BUMDes Kabupaten Majalengka mendatangi Kepala Seksi PTN Wilayah II Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) Majalengka yang beralamat di Cigasong Majalengka, untuk melakukan Audiensi terkait pemanfaatan Lahan TNGC untuk Lokasi Wisata alam.
 
Forum BUMDes Kab. Majalengka disambut baik oleh Kepala Seksi Wilayah II Balai TNGC Majalengka Jaja Suharja, S.Hut. dalam pertemuan tersebut Ketua Forum BUMDes kabupaten Majalengka (Dede Sutisna, SE.) menanyakan tata cara  kerjasama bagi desa yang mau memanfaatkan lahan TNGC untuk lokasi Wisata alam. Jaja mejelaskan bahwa dalam kerjasama pemanfaatan Lahan TNGC mengacu kepada Regulasi :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya,
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia No. P.76/Menlhk-setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wiasat Alam,
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia No. P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
 
Berdasarkan Regulasi tersebut yang termaktub di Pasal 4 Permen LHK No. P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019, bahwa Usaha Pariwisata yang bisa dikerjasamakan dengan pihak TNGC adalah sebagai berikut :
a. Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (UPJWA)
b. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (UPSWA)
 
Dan untuk Permohonan ijin usaha baik UPJWA ataupun UPSWA dapat diajukan oleh Pelaku Usaha Perorangan atau Pelaku Usaha Non Perorangan, adapun yang dimaksud Pelaku Usaha Non Perorangan terdiri dari :
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3. Badan Usaha Milik Swasta
4. Koperasi 
 
Adapun Jangka waktu berakhirnya Ijin dijelaskan dipasal 57 dan 58 di Permen yang sama dengan rincian :
1. Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (UPJWA) 
- Pelaku Usaha Perorangan selama 2 tahun, dapat diperpanjang setiap 2 tahun
- Pelaku Usaha Non Perorangan selama 5 tahun, namun dapat perpanjang berikutnya setiap 3 tahun
2. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (UPSWA) baik perorangan ataupun Non Perorangan diberikan ijin dengan jangka waktu 55 (Lima Puluh Lima) Tahun, dan dapat diperpanjang berikutnya setiap 20 (Dua Puluh) Tahun.
 
Setelah dijelaskan secara detail oleh jaja sebagai Kepala Seksi Wilayah II Balai TNGC Majalengka, Forum BUMDes Kabupaten Majalengka menyimpulkan bahwa kecil kemungkinan Desa melalui BUMDesnya bisa kerjasama dengan pihak TNGC terkecuali bila Desa mendorong masyarakatnya membentuk Badan hukum KOPERASI, namun pendirian Koperasi tidak sejalan dengan marwah BUMDes Dimana Koperasi punya prinsip Dibentuk, dikelola dan Hasilnya untuk Kepentingan Anggotanya. Sedangkan BUMDes dibentuk oleh Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa).
 
Namun tidak menutup kemungkinan BUMDes bisa berperan dalam Usaha Pariwisata Alam yang dikelola oleh Koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat dengan ikut sertanya Penyertaan Modal kepada Koperasi tersebut. Karena dalam PP No. 33 tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Pada Koperasi termaktub di Pasal 2 dan 3 bahwa Koperasi dapat memupuk modal melalui Penyertaan Modal salah satunya berasal dari Badan usaha.
Berita Lainnya
radio  thomson bank bjb bawah iklan umroh astra motor