background img
bank bjb
Oknum Pejabat BPN Pangkalpinang Kuat Dugaan Bekingi Penyerobotan Lahan

Mantan Pegawai BRI Cabang Pangkalpinang H.Zulkifli Mahmud

Oknum Pejabat BPN Pangkalpinang Kuat Dugaan Bekingi Penyerobotan Lahan

Pangkalpinang, sinarpaginews.com -- Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, pada 2017 pemerintah cuma menyelesaikan 1.034 perkara sengketa tanah dari 3.293 kasus yang ditangani. Per Agustus 2018, hanya 480 kasus sengketa tanah yang selesai dari total 2.368 kasus yang ditangani.

“Secara rinci disebutkan, capaian sertifikasi tanah masyarakat pada 2015 sebesar 967 ribu bidang, meningkat pada 2016 sebesar 1,16 juta bidang, dan 2017 sebesar 5,4 juta bidang. Terakhir, sampai September 2018 tercatat sebanyak 3,9 juta bidang tersertifikasi,” demikian laporan tadi menyebutkan demikian. 

Sementara itu, berdasarkan informasi yang masuk ke redaksi malam ini. Ada kasus dugaan penyerobotan lahan yang dilaporkan oleh seorang warga Pangkalpinang. Dalam surat tanggal 18 Maret 2019, bernomor SP2HP/55/III/ 2019/Ditreskrimum tersebut, terlihat ditandatangani oleh Direktur Kriminal Umum, Kombes Budi Hariyanto, Sik, Msi.

“Iya benar sepuluh hari yang lalu saya melaporkan dugaan penyerobotan lahan ke SPK Reskrimum Polda Babel. Adapun yang saya laporkan ada beberapa pihak, diantaranya adalah seorang warga atas nama JS (45 ) beserta pengacaranya SJ, seorang oknum pejabat ATR BPN Pangkalpinang, mantan camat, mantan lurah.Tapi, nantinya tentu sesuai dengan perkembangan yang dilakukan oleh penyidik di kepolisian,” ungkap pelaku sejarah H Zulkifli Mahmud (78 ) mantan karyawan BRI Kantor Cabang Pangkalpinang dirumahnya, Kamis sore (28/03).

Sebelumnya sebagai informasi pada para pembaca. Berdasarkan penuturan H Zulkifli Mahmud (78 tahun). Kasus dugaan penyerobotan lahan yang berujung sengketa dan klaim sepihak ini bermula ketika pihak Kantor Cabang BRI Pangkalpinang membeli sebidang lahan di jalan raya koba blok VI Pangkalpinang seluas 21 560 m2 yang diperuntukkan sebagai rencana komplek perumahan karyawan BRI. 

“Waktu surat keterangan 11 Februari 1972 terbit, saat itu ditandatangani oleh Pak Anwar Yusuf sebagai Kepala Agraria Daerah Bangka. Kemudian dalam perkembangannya masih di tahun yang sama, lahan tadi dibagi menjadi 26 kotak lahan berdasarkan persil yang dikeluarkan saat itu,” ungkapnya. 

Namun anehnya, lanjut Zulkifli, setelah puluhan tahun para keluarga dan ahli waris mengurus surat dan kerap terbentur aturan yang ada. Maka pihaknya merasa sangat janggal ketika mengetahui di 23 Juli tahun 2003 yang lalu, timbul klaim dari pihak JS melalui oknum BPN. 

“Tahun 1976 dihibahkan oleh Lieuw Ngiem Lim. Dan perlu diketahui sejak 1976, kami pihak karyawan sudah mengurus GS pada camat dan lurah. Hingga prosesnya berlarut-larut karena terus menerus adanya mediasi. Nah di bulan juli 2016 kemarin diukur baru lagi oleh BPN hingga ada keluar biaya 4 juta rupiah terlampir,” imbuh Zulkifli Mahmud. 

Senada dengan Zulkifli Mahmud, salah satu ahli waris yang turut hadir dalam wawancara sore tadi, Daeng menambahkan bahwa pihaknya tentu merasa janggal bin heran. Ketika dasar pembuatan ‘sertifikat aspal’ milik JS hanya berdasar dari sehelai surat pernyataan saja. 

“Dengan dasar pembatalan surat itu, pihak SJ ini berfikir bahwa tanah Apol Batubara ini sudah tidak ada lagi makanya dibuat surat pernyataan. Sementara ini lahan sebenarnya sudah dipecah menjadi beberapa bagian, pihak J taunya satu kesatuan. Dimanfaatkan seolah-olah membatalkan kepemilikan tanah, padahal bukan, tambahan lagi karena GS dan suratnya tidak sesuai di SKHUAT tertulis 19 910m sementara di GS tertulis 13 320m,” terang Daeng.(*)

Berita Lainnya
hari Jadi tegal Hari Jadi tegal Hari Jadi tegal BJB IKLAN
PMI gratisa Hari Jadi Tegal Hari jadi Tegal 5 KAPOLRI RAMADAN
ASTRA MOTOR COLUMBUS MINICON1 TRAVEL BESS