background img
bank bjb
Ahli Waris Hermanto : Pejabat BPN Sudah Membohongi Kami

Surat Bukti Setor pensiunan BRI saat mengurus sertifikat di tahun 2016 dan 2019.

Ahli Waris Hermanto : Pejabat BPN Sudah Membohongi Kami

Pangkalpinang, sinarpaginews.com -- Dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat ialah surat tanda bukti hak atas tanah dan bangunan. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) lewat kantor pertanahan masing-masing wilayah.

Dengan demikian, dalam arsip buku tanah yang biasanya disimpan oleh kantor BPN setempat, disitu memuat data detail mengenai tanah, mencakup data fisik maupun data yuridis, termasuk luas, batas-batas, dasar kepemilikan, dan data pemilik.

Sementara itu, menyoal kembali carut marut sengketa lahan antara ahli waris BRI dengan pihak Jimmy Saputra. Redaksi sinarpaginews.com, siang ini Senin (08/04), ditemui oleh salah seorang narasumber yang merupakan ahli waris dari lahan seluas 14 870m2 milik BRI. Hermanto (David) seorang pensiunan berusia 60 tahun di salah satu rumah kerabat beliau di Pangkalpinang.

“Dan kasus ini, sudah termasuk pembohongan oleh pejabat publik, karena baik mantan lurah Arbm, Kepala BPN Isnu Baladipa, justru sangat tahu bahwa lahan itu milik BRI. Dan mulai tahun 2016 sampai di Januari 2019 ada pihak yang sedang mengurus sertifikat yakni, kami sebagai ahli waris,” kata dia.

Menurut Hermanto lagi, sepengetahuan Ia, sertifikat yang berasal dari warisan atau turun-temurun dari kakek nenek yang mungkin belum disahkan dalam sertifikat. Proses pembuatannya harus mencantumkan beberapa copy surat yang didapatkan dari pihak kelurahan, dalam kasus ini adalah kelurahan Bukit Besar, dimana saat itu lurah yang menjabat adalah Arbm. Selanjutnya adalah, harus ada akta jual beli tanah, dokumen dari kelurahan atau desa, seperti surat keterangan tidak sengketa, surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan tanah secara sporadik. 

“Kok di bulan september 2018 sertifikat hak pakai dari Jimmy bisa dikeluarkan oleh pihak BPN? Sementara, dari tahun 2016 pihak kami sudah melakukan proses pengurusan dengan pembayaran biaya sebesar 4 juta lebih ke negara, ada bukti surat setornya kok,” tambah dia.

Kemudian yang kedua, lanjut Hermanto, di tanggal 2 Januari 2019, kami kembali mengajukan sertifikat diatas lahan tadi setelah di tahun 2016 merupakan satu kesatuan dan kali ini yang diurus secara per kavling. Kemudian kembali membayar lagi sebesar 4 juta 495 ribu rupiah. “Logika aja bang, ini pasti diketahui dengan jelas oleh pihak BPN, tapi anehnya, kenapa sertifikat hak pakai Jimmy bernomor 00054 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN Pangkalpinang, Isnu Baladipa, Sh,MH tanggal 19 september 2018 tetap bisa keluar, ada apa?” sesalnya. 

Selain itu, Hermanto kembali menuturkan bahwa pihaknya menilai banyak kejanggalan dalam proses pengurusan surat sertifikat tanah milik pensiunan BRI. Diantaranya adalah, ketika proses pengajuan SKHUAT tahun 2016 pada kelurahan Bukit Besar, yang saat itu dijabat oleh Arbm. Pihak lurah tadi malah menolak pengajuan tersebut dikarenakan takut dilaporkan oleh JS ke pengadilan. 

“Bahkan pada tahun November 2018, salah seorang staff kantor BPN Pangkalpinang (Ibu Nr) dipindahkan ke kantor Kanwil BPN Babel ketika proses pengajuan masih berlangsung, sementara staff lainnya (Td) juga dipindah bulan Desember 2018 ke Kanwil. Kayaknya terkait masalah ini,” ucap Hermanto.

Sebelumnya diberitakan oleh media ini, bahwa ada dugaan kasus sengketa lahan yang menghadapkan dua belah pihak, yakni keluarga dan ahli waris pensiunan BRI dan pihak Jimmy Saputra. Selain itu di 13 September 2018, keluarga ahli waris tanah pernah kirimkan ‘SOMASI’ atas nama kantor pengacara ke kantor BPN Pangkalpinang, bahwa dasar penerbitan sertifikat tanah seluas 7002m2 yang diklaim milik Jimmy Saputra dinilai cacat administrasi.

Berita Lainnya
hari Jadi tegal Hari Jadi tegal Hari Jadi tegal BJB IKLAN
PMI gratisa Hari Jadi Tegal Hari jadi Tegal 5 KAPOLRI RAMADAN
ASTRA MOTOR COLUMBUS MINICON1 TRAVEL BESS