background img
bank bjb
Mediasi Sengketa Pilkades Bojongloa Deadlock, Penggugat Tantang Mubahalah

Peserta Undangan Mediasi Sengketa Pilkades Bojongloa, Jumat (8/11). Foto: Istimewa.

Mediasi Sengketa Pilkades Bojongloa Deadlock, Penggugat Tantang Mubahalah

RANCAEKEK - Persoalan sengketa suara Pemilihan Kepala Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung oleh Calon kepala desa nomor 1 Cecep Supriatna yang menilai adanya kejanggalan di TPS 8, 9 dan 10 hingga disikapi melalui laporan kepada Panitia Pengawas hingga saat ini dinilai belum mendapatkan titik terang.
 
Menurut kuasa Hukum Calon Kades No 1, Billy Maulana Cahya SH mengatakan, meski sudah dilakukan musyawarah berdasarkan perbup No 3 tahun 2015 pasal 70 ayat 1, nilai musyawarah yang diselenggarakan tidak relefan. Selain itu, dalam pelaksanaannya diduga hanya seremonial.
 
"Selain dibatasi, kita duga kesimpulan mediasi itu P2KD tidak melakukan pendaftaran pemilih atau penyisiran terkait masalah DPS dan DPTB hingga ditetapkan menjadi DPT. Artinya, tidak merujuk kepada Perbup," kata Billy kepada media, Jum'at (8/11), Kemarin.
 
Persoalan lainnya, lanjut Billy, berdasarkan laporan para saksi ditemukan para pemilih tidak mendapatkan C6. Sehingga, mereka beranggapan tidak memiliki hak pilih. "Itupun jadi temuan yang perlu diperjelas oleh pihaknya", tuturnya.
 
Lebih jauh Billy menilai, hasil temuan lainnya adanya dugaan pengondisian diluar ketentuan yang berlaku, diantaranya, penambahan waktu yang semestinya dari pukul 07.00 hingga 12.00 wib, namun pelaksanaannya dilaksanakan hingga pukul 13.00 wib.
 
"Penambahan waktu itu diinisiasi P2KD dengan membuat pernyataan bersama dengan para calon, padahal itu jelas - jelas tidak sesuai dengan perbup", tuturnya.
 
Data temuan lainnya, kata dia, Panitia menambah DPTB melalui plano menjadi DPT. Padahal, menurutnya, berdasarkan perbup No 3 tahun 2015 pasal 23 sudah final DPT dengan jumlah 12.721 pemilih diwilayah itu.
 
"Tapi kenapa saat pemungutan suara disemua tps masih ada pemilih yang menggunakan jalur DPTB dan DPK hampir kurang lebih 300 orang dan panitia tidak dapat membuktikan pemilih tersebut, padahal tidak ada regulasinya, terkesan ada pembiaran atas penggelembungan suara itu," ungkapnya.
 
Dalam hal ini, pihaknya telah meminta untuk pembuktian suara secara ril kembali melalui pembukaan dan perhitungan kembali kotak suara. 
 
"Nyatanya tidak mengenankan, padahal kita perlu mencocokan data daftar hadir dan C1nya yang kita kantongi, berdasarkan alat bukti yang kuat", ujarnya.
 
Padahal, sebelumnya Panitia pengawas Kecamatan, Yulianto mengatakan, setiap calon berhak mengajukan keberatan berdasarkan temuannya, dengan kurun waktu 7 hari untuk melengkapi alat buktinya.
 
"Itu sesuai Perbub No 3 Tahun 2015 Pasal 68, 69 dan 70", ungkapnya beberapa waktu lalu.
 
Jika masih dianggap tidak mendapatkan kepastian hukum. Maka, selanjutnya dapat dilakukan ke ranah PTUN.
 
Ditempat berbeda, Cecep Supriatna Cakades penggugat mengatakan, pihaknya merasa terdzolimi dengan Pilkades yang dianggap tidak Jurdil itu.
 
"Semestinya, Panwascam bersikap Netral dia malah terkesan berselingkuh dengan P2KD dan KPPS malah saling membela dan membantu menutupi kesalahan," Keluhnya.
 
Cecep berencana, jika putusan masih dianggap tidak jelas dan tidak objektif, maka pihaknya akan menantang melakukan mubahalah.
 
“Saya tantang mereka semua termasuk calon No 5 untuk Mubahalah, kalo emang mereka merasa benar, ya harus berani dong”, pungkasnya.
 
Cecep menegaskan, Poin mubahalahnya Jika laporannya adalah kesalahan. Maka, kata Cecep, Azablah pihaknya. Namun, jika mereka yang memang salah. Maka, Azab lah mereka semua yang terlibat.
 
"Kita juga mau memohon saja kepada Bupati Garut dan Camat Tarogong, tolong bantu kami. Di kab Bandung Saya bingung harus mencari keadilan kemana", Cetusnya.
Berita Lainnya
purwakarta kab COLUMBUS bess travel Brebes 4