background img
bank bjb
Mafia Tanah,Dapat Dirasa Namun Jarang Tersentuh

Ilustrasi mafia tanah

Mafia Tanah,Dapat Dirasa Namun Jarang Tersentuh

Pangkalpinang, sinarpaginews.com -- Dalam salah satu percakapan dengan narasumber, sebut saja Bejo (56 tahun) warga kelurahan Paritlalang kota Pangkalpinang. Ia mengatakan bahwa kisruh sengketa lahan yang menyeret dirinya sebagai salah satu ahli waris lahan sengketa, dengan pihak-pihak yang ngotot mengklaim kepemilikan lahan di lokasi yang sama. Disinyalir merupakan buah karya dari mafia tanah. 

“Ada seorang lurah, yang saat menerima berkas pengurusan peta lokasi sebidang tanah malah diancam oleh oknum mafia tanah akan dituntut di pengadilan. Hingga akhirnya oknum lurah tadi malah mempersulit proses pengurusan dan akhirnya jadi terbengkalai,” ungkap Bejo di teras rumahnya di kawasan paritlalang, Jumat malam, (29/03).

Ia melanjutkan, saat itu seorang ahli waris lainnya (Zulkifli Mahmud) -di tahun 2016 sedang mengajukan surat pada BPN Pangkalpinang- dan sama-sama memiliki persil tanah berupa kavling-kavling diatas lahan BRI Pangkalpinang di jalan raya koba blok VI Pangkalpinang seluas 21 560 m2, datang menemui seorang oknum lurah. 

“Tapi anehnya, dia sudah menerima berkas tadi, tapi terkesan menghindar dan tidak ada kabar beritanya sampai mana kepengurusan berkas surat pak Zul,” tambah Bejo.   

Perlu diketahui oleh pembaca yang budiman, modus yang digunakan oleh mafia tanah dapat dikatakan sistematis, berbiaya tinggi karena penuh dengan suap menyuap dan biasanya melibatkan jaringan sistematis antara pemodal, spekulan tanah, calo sertifikat tanah, preman, oknum aparat pemda, oknum kepolisian dan tentu saja oknum BPN.

"Modus utamanya adalah membeli murah tanah-tanah rakyat yang sedang digarap karena tanah tersebut tidak dapat dilayani oleh BPN dengan berbagai alasan, seperti disebut sebagai tanah negara karena tanah bekas hak-hak barat yang belum dikonversi," kata Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (Sekjen KPA), Dewi Kartika, Jumat (7/9/18) dilansir beritasatu. 

Kembali lagi pada pengakuan ahli waris lahan BRI lainnya, Ruslan (52 tahun) pekerjaan wiraswasta. Saat itu, Ia menuturkan pada awak media di kedai kopi Amen di seputaran kota Pangkalpinang. Bahwa indikasi kuat lainnya dugaan bermainnya mafia tanah dalam kalut-malut sengketa lahan ini adalah, ketika pihaknya diundang dalam tajuk mediasi oleh Kantor ATR BPN Pangkalpinang pada pertengahan Oktober tahun 2018 yang lalu. 

“Saat itu dihadiri oleh kami sebagai ahli waris, pak Zul, ada juga Daeng, dan JS beserta dua orang lainnya. Juga kepala BPN, dua orang kasi bidang tanah. Dalam percakapan ketika itu, sempat terlontar kalimat : ‘Sudah pak tenang saja, ini lahan memang milik (ahli waris) BRI tidak usah khawatir,”urai Ruslan. 

Kemudian tetiba Ruslan langsung merasa diakali, waktu salah seorang oknum BPN secara diluar dugaan justru menawar agar lahan itu dijual pada pihak yang jelas-jelas sedang bersengketa, yakni pihak JS. Dan ada potensi berakting sebagai makelar tanah. 

“Lahan ni berape neg jual tok? Men neg jual bilang bae aok,” ucap oknum tadi seraya memandang kearah JS sebagai tanda dialah yang akan membeli lahan milik ahli waris. 

Selain hal diatas tadi, dalam ruangan tersebut, Ruslan masih melanjutkan. Hadir juga pihak-pihak yang sejatinya tidak pada tempatnya berada di ruangan mediasi antara ahli waris dan pihak yang bersengketa. Yakni adanya kehadiran oknum yang dikenal sebagai calo alias makelar (bjg), yang menurut Ruslan bahkan menambah awut-awutan proses mediasi yang ketika itu memang terancam deadlock. 

“Sudahlah jual saja, soal harga bisa saya atur pada teman-teman disini,”kata oknum makelar berbisik pada ahli waris Zulkifli Mahmud.

Sementara proses mediasi berkali-kali dilakukan. Yakni bulan Oktober, November dan Desember tahun 2018, lanjut Ruslan lagi. Pihaknya beserta ahli waris lainnya sangat terpukul manakala mengetahui bahwa pihak yang bersengketa, JS diketahui sudah memiliki sertifikat tanah versi BPN seluas 7000m2 di bulan September 2018. Atau bulan sebelum proses mediasi dilakukan oleh oknum BPN. 

“Gimana enggak kepukul, waktu kita semua tau sertifikat aspal itu terbit di bulan September 2018 semuanya jadi bertanya-tanya. Apa maksud oknum BPN tadi ngundang ahli waris untuk menghadiri mediasi dengan pihak JS? Ini sama saja kami semua dibohongi, diulur-ulur agar bosan, bahkan lahan kami sempat ditawar untuk dibeli dalam salah satu mediasi,” katanya dengan intonasi meninggi. 

Sampai artikel ini diturunkan, proses pelaporan ke Ditkrimum Polda Babel masih dalam tahap penyelidikan. Dibuktikan dengan ucapan Dirkrimum Polda Babel, Komisaris Besar Pol Budi Hariyanto, Sik, Msi. 

“Bisa saja pasalnya bertambah, tergantung mana yang difokuskan oleh penyidik, soal pemalsuan atau penggunaan dokumen. Ada dokumen, terlihat asli memang tapi mungkin berita acaranya dipalsukan, kan begitu,” ungkap Perwira Melati Tiga, Selasa sore (02/04).

Berita Lainnya
IKLAN  BRBES NEBENG IKLAN SALES MOTOR RADIO THOMSON TEGAL BJB IKLAN
PMI gratisa RADIO THOMSON TEGAL amanah umah thomson radio
ASTRA MOTOR COLUMBUS MINICON1 TRAVEL BESS