background img
bank bjb
Hutan Produksi Bukit Sambung Giri Porak Poranda Ini Kata Kordinator Walhi Nasional

Saat pencucian pasir timah di tambang ilegal bukit Sambung Giri,kecamatan Merawang,kabupaten Bangka

Hutan Produksi Bukit Sambung Giri Porak Poranda Ini Kata Kordinator Walhi Nasional

Pangkalpinang, sinarpaginews.com -- Aktivitas penambangan pasir timah ilegal secara membabi buta mengakibatkan luluh lantak dan porak poranda Hutan Produksi ( HP ) Bukit Sambung Giri, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka,Provinsi Bangka Belitung ( Babel ) anehnya hingga kini Pemerintah setempat terkesan membiarkan aktivitas penambangan ilegal ditempat itu

Padahal Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Pasca Tambang dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, seperti dikutip dari siaran pers Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sementara itu, menurut Koordinator Kampanye WALHI NASIONAL, Edi Rakhman saat diwawancarai via ponsel oleh awak media. Ia mengatakan bahwa terkait adanya argumentasi dari beberapa pihak yang bersikeras, perizinan menambang pasir timah bisa dilakukan dengan dalih perizinan atas nama koperasi. Bahwa hal itu tetap belum bisa dibenarkan oleh aturan. 

"Yang namanya Hutan Produksi, kalau kita mau cek siapa pengelolanya, itu kewenangan pemerintah pusat kan. Atau dalam hal ini negara (Kementerian KLHK), itupun kalau harus terbit izin di atas kawasan hutan produksi, menambang misalnya, harus ada izin pinjam pakai," katanya Kamis malam (25//04).

Edi menambahkan, kalaupun izin tersebut belum terbit atau masih dalam proses dan kawasan hutan produksi tadi diketahui sudah hancur lebur oleh aktivitas ilegal akibat penambangan liar. Ia menegaskan bahwa seharusnya ada pihak yang dapat segera melaporkan hal tadi pada pihak yang berwenang. 

"Ada pihak yang harus segera melaporkan ke Gakkum KLHK agar segera ditindak," tegas Edi Rakhman.

Masih menurut Edi, jika berbicara masalah reklamasi pasca tambang, dan dalam konteks penambangan (pasir timah). Jika ada pihak yang mendapatkan izin baik itu untuk eksplorasi kemudian operasi produksi, hal tersebut dikatakan adalah kewajiban dari para pemegang izin. 

"Kewajiban perusahaan adalah mereklamasi lahan pasca tambang, setelah mereka mendapatkan izin yang sah. Nah itu dalam konteks perizinan yang sah, beda halnya jika itu ilegal. Harus ditindak dari awal, karena kesalahannya kan dari awal," imbuh Koordinator Kampanye WALHI NASIONAL.

Terpisah, Kepala KPH Sigambir, Novrizal yang juga dimintakan konfirmasinya terkait berita sebelumnya soal kawasan Bukit Sambung Giri yang diketahui bersama dalam kondisi rusak parah dan berpotensi tidak menjalankan kewajiban reklamasi. Ia menjawab hanya diplomatis. Bahwa pihaknya mengundang media untuk melakukan wawancara di kantornya besok Jumat (26/04).

"Iya besok aja pak kita wawancara di kantor, kami juga berterima kasih pada media yang telah melakukan fungsi kontrol terkait kawasan hutan di Bukit Sambung Giri," katanya Kamis malam (25/04).

Sebelumnya diberitakan, kawasan bukit Sambung Giri dan bukit Cengal yang seharusnya steril dari aktivitas penambangan liar tersebut, luluh lantak -kuat dugaan- akibat diruda paksa oleh gerombolan penambang, cukong timah, dan pengusaha rental PC. 

Mereka disinyalir nyaman bekerja di tengah hutan karena masih sumirnya aturan yang diterapkan oleh aparat setempat. Walau diketahui aktivitas tadi justru mengoyak daerah resapan air bagi masyarakat sekitar. (lh)

Berita Lainnya
hari Jadi tegal Hari Jadi tegal Hari Jadi tegal BJB IKLAN
sinar pagi news h idulfitri Hari Jadi Tegal Hari jadi Tegal 5 KAPOLRI RAMADAN
IKLAN SALES MOTOR Radio thomson tegal Kejari babel iklan colombus 2
purwakarta kab COLUMBUS MINICON1 Brebes 4