background img
bank bjb
Tak Terima Diberitakan, Pimpinan Media Online di Karawang Dipolisikan

Tak Terima Diberitakan, Pimpinan Media Online di Karawang Dipolisikan

Karawang - Pemimpin Redaksi Media online AlexaNews.ID, Ega Nugraha dan CEO Ferry Alexi Dharmawan dilaporkan oleh seseorang yang tidak terima dengan sebuah pemberitaan ke Mapolres Karawang beberapa waktu lalu.

Dari surat laporan polisi yang berhasil diterima redaksi, pelapor diketahui atas nama Fajar Hari Santoso warga Karang Anyar, Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, dan Ketua DPC Hanura Karawang, Ardiansyah. Fajar melaporkan isi konten berita yang menurutnya telah menghasut kebencian. Berita dimaksud adalah soal rencan aksi demo aliansi Ormas dan LSM beberapa waktu lalu di kawasan KIIC Karawang, yang dimotori oleh LSM GMBI.

Menanggapi hal itu, Dadi Mulyadi, SH dari LBH GMBI Karawang menanggapinya dengan serius. Menurut Dadi, kontent berita yang diduga mengandung unsur sara terbit di media online di AlexaNews.ID beberapa waktu lalu tidak perlu di besar-besarkan, apalagi sampai terjadi pelaporan di lembaga kepolisian.

"Justru akibat dari hal tersebut (pelaporan) yang kemudian akan memicu terjadinya gejolak sosial yang semakin meruncing. Hemat saya jikapun dugaan tersebut menjurus kepada isu sara maka sebaiknya diselesaikan saja secara baik - baik dengan proses tabayun (klarifikasi/musyawarah) bisa saja proses mediasi tersebut di inisiasi oleh semua tokoh - tokoh masyarakat di Karawang, agar isu tersebut tidak memicu penafsiran-penafsiran semakin menjadi liar dan berkelindan di masyarakat," ujar Dadi, Minggu (12/5/2019).

Dadi menyayangkan sosok yang secara reaksioner menanggapi adalah sosok politisi muda di Karawang. "Yang saya sangat yakin jika beliau (Fajar dan Ardi) tidak memahami alur peristiwa tersebut secara kontekstual sehingga cara menanggapinyapun mengundang tendensi yang jauh dari substansi peristiwa sebenarnya," ucap Dadi.

Sebagai sosok tokoh masyarakat, kata Dadi, seharusnya sudah tidak lagi berpikir parsial ataupun komunal namun harus berpikir secara komprehensif dan arif juga tidak memperlihatkan tendensi keberpihakan terhadap salah satu kelompok.

"Alangkah lebih bijaksananya jika upaya penyelesaian dilakukan secara komunikasi yang baik dan fleksibel agar tidak mengundang reaksi balik yang negatif," katanya.

Seharusnya kata Dadi, bagi seorang yang berpengalaman sebagai abdi rakyat bukan malah sebaliknya membuat titik api di lahan yang kering. "Sehingga kehawatiran saya suatu tindakan yang dianggap ideal namun karena kurang tepat dalam mengambil sikap dan cara berkomunikasinya kaku justru malah berpotensi menjadi pelecut yang bernuansa provokatif," ungkapnya.

Meski begitu, secara pribadi, ia tidak melarang bagi pelapor menggunakan instrumen hukum secara refresif sebagai alat penyelesaian perkara sejak dini. Namun alangkah lebih indahnya lagi jika cara-cara penyelesaian dimulai dengan cara yang lebih mengutamakan nilai-nilai hukum adat dan budaya yang lebih humanis dan menyejukan.

"Karena dalam teori bahwa hukum pidana dipandang bukan hanya sebagai primum remidium (langkah awal untuk menegakan keadilan) namun yg paling utama bahwa pidana harus di pandang sebagai sebuah jalan akhir dalam menegakan keadilan (ultimum remedium). Sehingga dengan cara-cara keadilan restoratip (Restoratip justice) akan menjadi bagian dari akar sosial masyarakat yang akan terus hidup dan menjadi corak budaya masyarakat modern yang lebih bermartabat dalam menyelesaikan suatu perkara hukum," papar Dadi.

Sehingga cara tersebut menurut Dadi dipandang salah satu terobosan hukum baru yang lebih efektif untuk menanggulangi terjadinya perpecahan di masyarakat serta mengantisipasi secara persuasif akan tumbuhnya dendam masing-masing antar kelompok masyarakat.

Dadi menambahkan, Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi tentu saja eksistensi media atau pers merupakan salah satu dari pilar demokrasi. Karena media berfungsi untuk memberikan suatu informasi yang balance dari rakyat atau warga negara kepada pemerintah organisasi penyelenggara administrasi negara pun sebaliknya dari pemerintah ke warganegaranya, peran media sangatlah penting sebagai alat kontrol rakyat terhadap pemerintah.

Paska Reformasi keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara di buka selebar-lebarnya guna membangun kesinambungan dan keseimbangan proses penyelenggaraan pemerintahan.

Di era digital sosial media dan proxy war ekses peran media pun perlu di kontrol karena seringkali informasi dan berita tersebut di salah gunakan untuk kepentingan - kepentingan tertentu. sehingga mengundang polemik dan kontroversi di ruang publik.

Profesionalisme sebagai pewarta berita menjadi salah satu pra syarat yang paling fundamental bagi insan pers dalam memberikan kegiatan2 Broadcast atau penyiaran. Untuk mengatur sebuah aturan tata laksana pewartaan maka lahirlah UU PERS NO 40 TAHUN 1999.

Berita Lainnya
hari Jadi tegal Hari Jadi tegal Hari Jadi tegal BJB IKLAN
sinar pagi news h idulfitri Hari Jadi Tegal Hari jadi Tegal 5 KAPOLRI RAMADAN
IKLAN SALES MOTOR Radio thomson tegal Kejari babel iklan colombus 2
purwakarta kab COLUMBUS MINICON1 Brebes 4