background img
bank bjb
Idza: Tanah Bengkok Adalah Tanah Negara

Idza: Tanah Bengkok Adalah Tanah Negara

BREBES - Sekolah yang dibangun di atas tanah bengkok atau tanah yang diberikan pemerintah daearah kepada pejabat desa termasuk tanah milih negara. Tidak bisa diperjual belikan, namun bisa dihibahkan kepada pemerintah daerah guna pembangunan sarana pendidikan seperti sekolah dan kantor.

Hal tersebut, disampaikan Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH saat Inventarisasi dan Sosialisasi Proses Hibah Tanah Sekolah wilayah Brebes Selatan di pendopo eks Kawedanan Kecamatan Bumiayu. Rabu (19/6).

“Keberadaan SD dan SMP  adalah untuk layanan pendidikan masyarakat, maka harus bersama-sama diselesaikan. Supaya tidak ada lagi pihak yang mempersoalankan status kepemilikan tanah,” ucapa Idza.
Menurut Idza, belum diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Tengah, karena Kabupaten Brebes belum menyelesaikan persoalan aset daerah.  Kendala tersebut sudah diupayakan semaksimal mungkin pembenahannya dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Khusus di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga masih belum clear persoalan tanah bengkok yang dipakai untuk bangunan sekolah. Untuk itu, perlu campur tangan seluruh pihak guna menyelesaikan persoalan tersebut,” terang Idza.
Dilanjutkan Idza, masih banyak bangunan SD dan SMP Negeri yang berdiri di atas tanah pemerintah desa atau tanah bengkok. Tentunya, ini secara legalitas dan aturan harus segera dihibahkan  atau dialihkan kepada sekolah tersebut.
“Untuk itu, seluruh kepala desa maupun penjabat desa harus segera melakukan proses penghibahan dan penyertifikatan tanah bengkok tersebut atas nama SD atau SMP yang memakainya” imbau Idza.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Dr Tahroni MPd menyampaikan, bahwa di Kabupaten Brebes sendiri masih banyak persoalan-persoalan mengenai status-status tanah yang belum jelas, masih milik pemerintah desa atau tanah bengkok.
“Mari bersama-sama, seluruh kepala sekolah SD, SMP, kepala desa serta para camat untuk mengurai permasalahan yang ada, dengan membenahi status kepemilikan tanah tersebut,” ajak Tahroni.

Tahroni melaporkan, berkat kerja keras para kepala sekolah, kepala desa dan para camat dalam waktu dua hari dari 970 SD dan SMP, sudah 99 persen semua melaksanakan proses untuk penetapan status tanah yang jelas.
“Mediasi dan duduk bersama merupakan salah satu jalan guna menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Insya Allah, apa yang kita inginkan berupa pengelolaan aset daerah bisa tercapai dan opini WTP  pun bisa diraih,” tandas Tahroni.

Hadir dalam acara tersebut jajaran OPD Kabupaten Brebes, camat wilayah Brebes Selatan, kepala desa dan pj kepala desa, serta kepala sekolah sewilayah Brebes Selatan. (Bayu Arfi/Wasdiun)

Berita Lainnya
purwakarta kab COLUMBUS bess travel Brebes 4