background img
bank bjb
GNPK RI Provinsi Jawa Barat akan Surati Bupati Kabupaten Bandung Barat

NS Hadiwinata ,Ketua GNPK RI Jawa Barat

Terkait Bupati AA Umbara akan Menempatkan Kembali 14 Kadis yang Terlibat OTT

GNPK RI Provinsi Jawa Barat akan Surati Bupati Kabupaten Bandung Barat

BANDUNG,  - Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Provinsi Jawa Barat terkait Bupati AA Umbara akan menempatkan kembali 14 Kadis yang  terlibat OTT pihaknya  akan surati dan beriperingatan kepada bupati Kabupaten Bandung Barat.

Ketua GNPK RI Jawa Barat NS Hadiwinata kepada Sinar Pagi News.Com menyampaikan, "sesuai dengan arahan Ketua Umum Pimpinan Pusar GNPK RI pada saat pelantikan Pengurus PD GNPK RI Bandung Barat tgl 5 Juli 2019 yang lalu, ditegaskan bahwa Kasus OTT Mantan Bupati Bandung Barat, agar segera dituntaskan.

Untuk itu kami PW GNPK RI Jawa Barat akan segera berkirim surat kepada Bupati Bandung Barat terpilih AA Umbara, terkait saran dan pendapat agar Bupati tidak menempatkan kembali 14 Kadis yang dalam pakta persidangan jelas jelas terlibat ikut melakukan pemberian dana untuk kepentingan pencalonan Istri Mantan Bupati pada Pilkada serentak yang baru lalu."Jelas Hadiwinata.

"Bupati AA Umbara, harus menunjukkan itikad dalam pergerakan Pro Antikorupsi, yaitu salah satunya dengan tidak menempatkan kembali 14 Kadis yang terlibat OTT Mantan Bupati tersebut.

Bupati harus lebih memperhatikan jalannya Roda Pemerintahan Kab. Bandung Barat bisa lebih baik.
Selain itu Bupati harus faham bahwa dengan menempatkan kembali para Kadis yang terlibat tersebut, justru ini adalah merupakan kemunduran dalam pengelolaan Pemerintahan Bandung Barat, karena Seseorang yg menempati Jabatan terlalu lama, akan lebih cenderung untuk melakukan penyimpangan yang berakibat kepada terjadinya Tindak Pidana Korupsi."paparnya.

"Kami GNPK RI Jabar selaku Ormas yang melakukan sosio kontrol terhadap kinerja positif penyelenggara negara, akan memberikan peringatan keras kepada Bupati Bandung Barat bila 14 Kadis tersebut ditempatkan kembali menduduki jabatan.

Kami masih terus melakukan koordinasi dengan pihak KPK dan kami sudah mendapatkan keterangan yang akurat bahwa KPK sedang menindak lanjuti penuntasan 14 Kadis tersebut.

Kami berharap agar di Pemkab Bandung Barat tidak terjadi Tsunami Birokrat.

Inilah salah satu bentuk Ormas GNPK RI yang pergerakannya fokus terhadap pencegahan korupsi, yakni GNPK RI akan menjadi penyeimbang jalannya roda Pemerintahan Daerah."tandasnya.


Berita Lainnya
purwakarta kab COLUMBUS bess travel Brebes 4