background img
bank bjb
Setujui Pemekaran DOB Kabupaten Bandung Timur

H. Cecep Suhendar, S. Pd., M.Si, Sekretaris Asosiasi Legislatif Gotong Royong Jadikan DOB Kabupaten Bandung.

KMPL Jabar: Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang berdampak pemekaran ini terhalang

Setujui Pemekaran DOB Kabupaten Bandung Timur

Wartawan: Dimas Madia
 
BANDUNG - Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) saat ini kembali mencuat setelah beredarnya surat dari Pemprov Jabar terkait 6 DOB baru kepada 5 kepala daerah di Jawa Barat. Salahsatunya Kabupaten Bandung dengan DOB Kabupaten Bandung Timur (KBT).
 
Pemerintah Kabupaten Bandung secara resmi telah mengajukan usulan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pusat untuk melakukan kajian terkait Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bandung Timur.
 
Hal itu dibenarkan Ketua Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung H. Cecep Suhendar, S. Pd., M.Si. Ia mengatakan, jika sesuai dengan prosedur dan aturan, Pemkab Bandung pada prinsipnya akan mendukung pembentukan DOB tersebut.
 
"Mengenai surat yang beredar, intinya, jika memenuhi syarat dan aturan kita progres," kata Cecep kepada m.sinarpaginews.com, saat berkesempatan ditemui pada undangan puncak acara HUT RI ke 74 dan penutupan Porseni tingkat Kecamatan Rancaekek, Jumat (30/08), malam hari.
 
Pada surat itu, bernomor 118/2878/Pemksm tertanggal 2 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Sosial Setda Jabar Daud Achmad itu dilayangkan kepada Bupati Cianjur, Bupati Bekasi, Bupati Tasikmalaya, Bupati Karawarang dan Bupati Bandung.
 
Sebagai balasan atas surat tersebut, Bupati Bandung melayangkan jawaban kepada Gubernur dengan surat bernomor 136/1999/KSOTDA tertanggal 23 Agustus 2019.
 
Dalam surat tersebut, Bupati menyatakan bahwa Pemkab Bandung pada prinsipnya mendukung usulan pembentukan DOB Kabupaten Bandung Timur dengan mengacu pada peraturan yang berlaku,
 
sekaligus mengajukan permohonan agar dilakukan pengkajian terkait hal tersebut sesuai dengan tahapan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
 
Cecep menjelaskan, surat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah dijawab oleh Bupati Bandung tersebut sebagai dasar hukum untuk dilakukan tindak lanjut secara intensif.
 
Selain itu, pihaknya tengah membentuk Asosiasi Legislatif Gotong Royong Jadikan Daerah Otonomi Baru (ALGOJO) untuk mengawal kelancaran DOB Kabupaten Bandung Timur.
 
"Kedua surat itu sebagai dasar hukum melangkah, kita bentuk ALGOJO, kita arahkan Musdes pada proses musyawarah antara Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis", jelasnya.
 
Menanggapi hal itu, Ketua Komite Masyarakat Peduli Lingkungan (KMPL) Jawa Barat, Apih Jaja Dipraja meminta, Pemprov Jabar bisa memprioritaskan untuk DOB Kabupaten Bandung Timur, 
 
Menurutnya, survei yang dilakukan untuk Kabupaten Bandung dengan DOB KBT sudah layak untuk diseriusi. Pasalnya, itu merupakan aspirasi masyarakat wilayah timur Kabupaten Bandung sudah sejak lama.
 
"Alasannya sudah jelas, artinya, silahkan Pemkab Bandung maupun Pemprov Jabar prioritaskan, jangan sampai ada kepentingan tertentu yang berdampak pemekaran ini terhalang," kata Apih Jaja, menambahkan kepada m.sinarpaginews.com dilokasi yang sama.
 
Apih menilai, selain dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan penegakan hukum agar lebih optimal, juga akan lebih memicu pembangunan di Bandung timur lebih cepat dan merata.
 
"Alasan geografis yang berdampak pada pelayanan publik, pengawasan dan penegakan hukum terjadi kurang optimal, selain itu, wilayah timur ini memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang berlimpah, sehingga audah pasti bisa mandiri", tutupnya.
Berita Lainnya
hari Jadi tegal Hari Jadi tegal Hari Jadi tegal BJB IKLAN
sinar pagi news h idulfitri Hari Jadi Tegal Hari jadi Tegal 5 KAPOLRI RAMADAN
IKLAN SALES MOTOR Radio thomson tegal Kejari babel iklan colombus 2
purwakarta kab COLUMBUS MINICON1 Brebes 4