background img
bank bjb
Kades Tak Perlu Takut Sampaikan Informasi Pembangunan

Kades Tak Perlu Takut Sampaikan Informasi Pembangunan

BREBES - Anggota Komisi Informasi Jawa Tengah Slamet Haryanto SH MH mengajak kepada para Kepala Desa (Kades) untuk tidak khawatir ketika ada masyarakat yang meminta informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan desa. Sebab ada penjaminan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomer 1 tahun 2018.

“Kita terbuka saja, tidak perlu ada kekhawatiran ketika ada masyarakat yang ingin meminta informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa,”  ujar Slamet Haryanto SH MH saat Bimbingan teknik (Bintek) Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat Desa, di ruang rapat Bupati Brebes, Jumat (1/11).

Menurutnya, masyarakat mempunyai peranan untuk mengawasi terhadap segala sesuatu yang dilakukan Pemerintah Desa. Baik di bidang pembangunan, keuangan hingga kebijakan-kebijakan yang memihak masyarakat. Supaya di kemudian hari desa itu tidak akan mengalami hal-hal yang rancu atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami mendorong untuk Pemerintahan Desa melaksanakan UU KIP," kata Slamet.

Untuk itu, lanjutnya, seluruh badan publik khususnya pemerintahan desa diwajibkan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta standar dan pelayanan operasionalnya untuk pelayanan informasi publik. Slamet juga memberikan pedoman tentang pengelolaan dan layanan informasi publik, oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat.

"Desa diwajibkan membentuk PPID, karena didalam ketentuan UU Desa dan peraturan KIP sendiri diwajibkan, bahkan dalam konteks pelayanan informasi publik pun desa itu diwajibkan membentuk yang namanya PPID," tegasnya.

Terkait anggaran pembentukan PPID, menurutnya, itu bisa dianggarkan melalui Musrenbangdes. Pastikan untuk dianggarkan karena PPID termasuk didalam Sistem Informasi Desa.

Menyikapi pentingnya keterbukaan informasi hingga ketingkat desa serta kebutuhan akan informasi publik semakin meningkat, maka perlu terus dikembangkan dari tingkat Kecamatan hingga Desa. Sejalan dengan itu, agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Brebes melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memfasiliasi pembentukan PPID tingkat Desa. Sehingga diharapkan para Pejabat PPID Desa memiliki kesamaan persepsi, memahami dan mempunyai itikad yang baik, terhadap setiap permohonan informasi yang diminta oleh masyarakat.

Kepala Dinkominfotik Johari SH saat membuka kegiatan mengatakan,  dengan terbentuknya PPID di desa akan meringankan beban Pemerintah Desa dalam menghadapi permintaan data maupun dokumen dari luar.

"Untuk di desa silahkan, Kepala Desa membentuk PPID, karena dengan adanya PPID akan meringankan beban Kepala Desa dalam menghadapi permintaan data dan dokomen dari luar, baik dari rakyatnya sendiri maupun dari LSM atau Wartawan," kata Johari .

Selain itu, Johari mengungkapkan, PPID Utama di Kabupaten Brebes ini sudah berjalan sejak 2011, bahkan sudah tiga kali menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kabid Informasi dan Kehumasan Dinkominfotik Brebes Lusiana Indira Isni SSos MIkom selaku penyelenggara menjelaskan, kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Bupati Brebes No. 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan, Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Tujuan dari Bintek Pembentukan PPID Desa ini yakni untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Keterbukaan Informasi Publik dilingkungan Desa. Sedangkan untuk penyaji terdiri anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes. Bintek diikuti 50 orang peserta terdiri Camat dan perwakilan Kepala Desa se Kabupaten Brebes.(hid/was).

Berita Lainnya
purwakarta kab COLUMBUS bess travel Brebes 4