background img
bank bjb
Ketua Gibas Purwakarta : Retribusi dari Tambang Ilegal Dinilai Adalah Dana Ilegal

Ketua Gibas Purwakarta : Retribusi dari Tambang Ilegal Dinilai Adalah Dana Ilegal

PURWAKARTA,Polemik tambang yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta terus bergulir. Salah satu hal yang paling dipertanyakan adalah soal dugaan pajak retribusi tambang.

Menanggapi hal itu, menurut Ketua Gibas Purwakarta,Hari Kristiawan mengatakan,Bahwa apa yang di lakukanvoleh kepala Bapenda Purwakarta sudah benar berkaitan dengan tidak sembarangan memungut pajak di sektor tambang.

Karena jelas di Purwakarta tidak semua tambang berijin jadi kalau seandainya tambang- tambang yang tidak berijin di pungut pajak seolah olah pemerintah ikut melegalkan tambang yang tidak berijin dan bisa di kategorikan masuk dalam unsur pidana.

Sesuai pasal 158 Undang-Undang (UU) N0. 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara (Minerba), menyebutkan setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 4O ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

" jadi prinsipnya pemerintah sudah tepat tidak melakukan pungutan pajak pada sektor tambang secara brutal,"ungkap Hari,Rabu,(13/11/2019).

Dan anehnya Lanjut Hari,kenapa DPRD tidak bisa jeli ke arah sana harus DPRD mendorong dulu sektor perijinanya membuat regulasi seperti apa berkaitan dengan ijin pertambangan.

"sehingga tambang di Purwakarta bisa legal dan pada akhirnya bisa di pungut pajak secara legal,"ucapnya.

Berita Lainnya
purwakarta kab COLUMBUS bess travel Brebes 4