background img
bank bjb
Bawaslu Brebes Bentuk Desa Pengawas dan Desa Anti Politik Uang

Bawaslu Brebes Bentuk Desa Pengawas dan Desa Anti Politik Uang

BREBES - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Brebes telah membentuk Desa Pengawas dan Desa Anti Politik Uang. Sebanyak 6 desa yang sudah dibentuk dan dalam pembinaan Bawaslu, sebagai percontohan bagi 292 desa se Kabupaten Brebes.
Hal tersebut diungkapkan Bawaslu pada Konfrensi Pers yang digelar di aula Bawaslu Brebes, Rabu (18/12).

Dalam konfrensi pers tersebut, Bawaslu menggandeng Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Dinkominfotik) Kabupaten Brebes untuk menyiarkan secara langsung kegiatan tersebut lewat live Radio Singosari FM Brebes dan Singosari TOP FM Paguyangan.

Acara yang dimulai pukul 10.00 WIB itu mendapat respon baik dari masyarakat. Terbukti para penelpon interaktif sudah mulai bergabung menanyakan seputar politik uang. Dalam kesempatan tersebut, Komisioner Bawaslu Brebes yakni Yunus Awaludin Zaman dan Rudi Raharjo menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan penelpon. Salah satunya tentang janji kampanye yang membuat warga bingung, apakah termasuk politik uang atau tidak.

"Kalau terkait itu (pertanyaan) masuk dalam janji kampanye, maka tidak termasuk politik uang. Karena si calon menjanjikan program yang akan dilaksanakan setelah dia menjabat, itupun menggunakan anggaran yang bersumber dari pemerintah," jelas Yunus.

Namun demikian, kata Yunus, jika janji tersebut direalisasikan menggunakan anggaran pribadi, itu masuk politik uang. "Contohnya jika si calon menjanjikan kalau terpilih akan mendapatkan hadiah motor, itu masuk politik uang, apa lagi memberi uang saat kampanye supaya memilih calon tertentu," ungkapnya.

Sementara, Rudi Raharjo mengatakan Bawaslu sudah berusaha untuk memberikan pendidikan anti politik uang kepada masyarakat. Salah satunya dengan membentuk Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawas di 6 desa.

"Setelah pemilu kemarin berakhir, kita terus berupaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Sosialisasi tentang pengawasan dan anti politik uang terus kita berikan kepada masyarakat," kata Rudi.

Menurut Rudi, politik uang tidak akan terjadi jika tidak ada penerima. Jika pemberi ada, namun penerima sudah paham tentang money politic, maka tidak akan terjadi politik uang.

"Oleh karena itu, kami dari Bawaslu terus mensosialisasikan politik yang bersih tanpa politik uang. Kita siapkan untuk pemilu 2024 mendatang, agar hasil pemilu bisa lebih baik," pungkas Rudi.(hid/gus).

Berita Lainnya
HSN KOTA TEGAL iklan umroh radio  thomson PDAM Kota Bdg
HSN HARAPAN BERSAMA bank bjb bawah iklan umroh astra motor