background img
bank bjb
Ketua HNSI Riausilip Diperiksa Penyidik Kehutanan

Ketua HNSI Riausilip Diperiksa Penyidik Kehutanan

Pangkalpinang - Ketua Himpunan Nelayan Indonesia (HNSI), Cabang kecamatan Riausilip kabupaten Bangka, Sunkim diperiksa Penyidik Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, Rabu (04/03/2020) Kemarin.
 
Pemeriksaan, Sunkim berkaitan dengan aktivitas Tambak Udang Tirus Cermelang yang diduga beroprasi dikawasan Hutan Dusun Tirus, Desa Riau kecamatan Riausilip kabupaten Bangka, 
 
Informasi yang berhasil dihimpun, Sinarpaginews.com Sunkim diperiksa oleh penyidik di kantor UPTD, KPHP Bubus Panca Desa Cit,  Kabupaten Bangka dari pukul 14.05 sampai 19.25 WIB.
 
Pemeriksaan yang memakan waktu selama 6 jam itu, perihal kawasan hutan dan kepemilikan Tambak Milik Ayung Kumpai
 
Sunkim yang di konfirmasi, sinarpaginews.com Kamis (05/03/2020), perihal pemeriksaan dirinya, engan berkomrntar.
 
"Belum bisa komentar karena belum selesai pemeriksaannya maaf,"ucapnya.
 
Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Provinsi Bangka Belitung, Marwan saat dikonfirmasi Sinarpaginews.com, Kamis (05/03/2020). Mengatakan pihaknya sudah memriksa Sunkim yang mengaku Kuasa lapangan.
 
"Keterangan yang di peroleh ini akan kita kembangkan lebih lanjut, harapannya Pihak-pihak yang terkait dalam hal ini mesti Kooperatif. agar terang suatu permasalahan," ucapnya.
 
Saat ditanyakan apakah jadwal pemanggilan terhadap Ayung yang merupakan, Pemilik tambak udang itu, dirinya mengaku akan segera memanggil yang bersangkutan juga dalam waktu dekat.
 
"Akan kita panggil untuk dimintai keterangannya"kata Marwan.
 
Diketahui berita sebelumnya, Sun Kim Selaku  pengurus Pokdakan, Kepada Sinarpaginews.com, Dikantor Tambak Udang, Senin (24/02/2020) lalu. Mengaku bahwa ijin Pertenakan Tambak Udang yang pihaknya kelolah memiliki Legalitas atau Izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), kabupaten Bangka.
 
"Kita sudah kantongi izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Bangka, dengan surat pendaftaran bernomor 523/0011/KP 2016, bahkan kita selalu ada laporan ke dinas, terkait tambak udang tersebut dan hasil pemanenan,"kata Sun Kim.
 
Saat disinggung, bahwa nomor Pendaftaran DKP itu, bukanlah Ijin dari Tambak udang yang di keluarkam DKP. melainkan itu daftar terbentuknya Pokdakan. Menurut Ketua HNSI Riausilip. Jadi izin dari DKP Bangka sudah ada, dan izin dari dinas kehutanan baru mau proses dan belum keluar,"ucapnya lagi.
 
Sementara fisik tanah yang kami punya ini ada suratnya sampai kecamatan, jadi kenapa harus di kop (ambil) oleh PT. IKK yang mereka bilang konsesi HTI,” Ucap Sun Kim dengan senyuman.
 
Ditanya kenapa Pokdakan Tirus Cemerlang dari keuntungan dapat 5% ?
 
Diakui Sun Kim, pengelolaan tambak udang Pokdakan Tirus Cemerlang ini menggunakan Dana Investor,
 
Ya bersukur lah Pokdakan ini sudah dikasih 5 %, karena masih banyak yang harus di bagi – bagi pak, yang penting masyarakat daerah sini (Tirua sekitar- red) bisa kerja,”Jelasnya.
 
Dan 5 % itu sudah sangat terbantu lah, ada lapangan kerja, tidak jauh dari rumah mereka, Kita tidak cari untung besar, kita juga berbagi,” Terang Sun Kim yang juga ketua HSNI kecamatan Riau Silip ini.
 
Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Bangka H. Ahmad Sapran kepada Sinarpaginews.com melalui telepon menegaskan tambak udang Pokdakan Tirus Cemerlang itu tidak kantongi izin,
 
"mereka itu (Tirus Cemerlang) belum ada izin, selesaikan dulu permasalahnya dengan pihak PT. IKK, karena itu masuk wilayah konsesi HTI,” Tegas H. Sapran.
 
Saya sudah sampaikan kepada mereka untuk segera mengurus izinnya, sekarang ini mereka hanya ada izin mendirikan kelompok/organisasi kelompok budidaya perikanan ( Pokdakan ) bernomor surat 523/0011/KP 2016, harusnya mereka punya izin adviceplan,jasling dan kami pintu terakhirnya,” Tegas kepala dinas.
 
"Jadi tambak udang Pokdakan Tirus Cemerlang belum ada izin dan belum ada legalitas, adapun."Tutupnya. (Ode)
Berita Lainnya
radio  thomson bank bjb bawah iklan umroh astra motor