background img
bank bjb 1
Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat Telah Memanggil Empat Anggota

Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat Telah Memanggil Empat Anggota

BANDUNG, -  – Setahun sejak dibentuk sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat telah memanggil empat anggota DPRD Provinsi yang ditengarai telah melanggar kode etik anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Dari empat orang yang telah dipanggil BK tersebut tiga orang diantaranya telah diberikan saksi, karena dinilai telah melakukan tindakan yang melanggar Kode etik DPRD Prov. Jawa Barat.

Demikian disampaikan Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat Hasbullah Rahmad, S.Pd., M.Hum, didampingi anggota BK lainnya Johan J Anwari, M.Si di DPRD Jabar, pekan lalu

Hasbullah menyebutkan, Pertama kita memanggil kasus pemukulan sopir oleh Sugiyanto Nangolah (FP Demokrat), kedua laporan kasus pemalsuan akte kelahiran dari Golkar Reynaldi, ketiga kasus Dadang Supriatna (FPGolkar), empat kasus Rahmat (FPKB).

“Dua kasus delik aduan secara resmi dua tidak ada aduan. Setiap kasus kita harus ada laporan kepada pimpinan dewan,” sebutnya.

Lebih jauh di ungkapkannya, Kasus pertama laporan pemukulan supir oleh anggota Dewan, kita pangil semua pihak, supir, pelaku dan pelapor.

“Dan saya minta mereka menyelesaikan secara kekeluargaan, apabila itu tidak selesai secara kekeluargaan maka kami akan tindak lanjuti secara kelembagaan, dan alhamdulilah sebelum kami turun ke tahap kedua itu sudah klir secara kekeluargaan. Dan kami tetap membuat laporan kepada pimpinan. Dan sanksi yang diberika pada saat itu kita menegur secara lisan,” sebutnya.

Kasus kedua berupa laporan pemalsuan akte kelahiran oleh Reynaldi (FP Golkar). Itu ternyata, proses lampau, pada proses pencalegan dulu. Dan itu setelah kita lihat pada saat itu tidak pernah dapat sanggahan terhadap usia, KPU pada saat masa DCT tidak ada yang komplain terhadap masalah ini.

Keduanya, sudah ada keputusan baik dari pengadilan maupun Dinas Catatan sipil bahwa itu proses perubahan itu sudah lengkap secara prosedural. Terakhir kita mendengar pihak yang melakukan penggugatan ini, tidak melakukan gugata secara hukum artinya dia, tidak memperkarakan secara hukum, baik lembaga KPU, Dinas catatan sipil termasuik pengadilan yang memutuskan penetapan itu tidak di gugat.

“Kita minta data penunjuang untuk itu, sebelum itu dianggap klir, kami belum bisa membuat langkah keputusan apa nya , kami masih menunggu data yang akan kami terima,“ ujar Hasbullah.

Sementara dua kasus terakhir Kasus Dadang Supriatna (FPGolkar) yang membuat surat rekomendasi untuk meloloskan pada PPDB SMK dan Rahmat Hidayat Djati (Ketua Komisi II/FPKB) Insiden pemukulan karyawan hotel Le Eminence Pacet yang telah diberikan sanksi berupa teguran secara lisan dan tertulis.

Hasbullah menyebut bukan merupakan delik aduan atau laporan tetapi merupakan responsibilitas Badan Kehormatan DPRD Jabar dalam menjaga Marwah dan citra lembaga dewan.

“Tetapi untuk ini diminta atau tidak diminta ketika menyangkut marwah, citra lembaga dewan, Ya BK yang paling Utama untuk bersikap,” tegasnya. 

Berita Lainnya
HUT PDAM pa markus Iklan Mas wahid  square bawah 4