background img
bank bjb 1
DRD Kaltim Surati Kejari Terkait Kasus DPRD Berau

DRD Kaltim Surati Kejari Terkait Kasus DPRD Berau

Jakarta, - Ketua DRD (Dewan Rakyat Dayak) DPP Kalimantan Timur Siswansyah menyurati Kejaksaan Negeri Tanjung Rende Kabupaten Berau terkait kasus bansos dana aspirasi anggota DPRD Kabupataen Berau masa bakti 2009 - 2014.

Ketua DRD (Dewan Rakyat Dayak) DPP Kaltim Siswansyah mengatakan, pada masa bakti anggota DPRD 2009 - 2014 ada usulan dari yayasan Asowa untuk membangun sekolah Yayasan Asowa yang masuk fraksi PKS saat itu.

"Usulan tersebut diketuk palu dan disetujui oleh anggota DPRD Kab. Berau, tersalurlah dana bansos tersebut ke Yayasan Asowa atas usulan PKS," ucap Siswansyah di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020) malam.

"Semenjak terjadinya kasus tersebut adanya temuan dari kejaksaan bahwa Yayasan Asowa itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan RI Kab. Berau pada tahun 2012 yaitu Ketua Yayasan Asowa bernama Najamudin," tutur Siswansyah.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa semenjak Najamudin diitetapkan sebagai tersangka dari Kejari Berau Rudi Manurung tahun 2012, sampai hari ini tidak pernah terealisasi terkait tindakan hukum sebagai tersangka dan tersangka tidak pernah ditahan ataupun ada tindak lanjut hukum.

"Kasus ini dikatakan ngambang, ada juga pernyataan-pernyataan dari Bupati Berau Pak Muharam menyatakan kasus tetsebut sudah di SP3 kan oleh Pak Rudi Manurung mantan Kejari Berau. Dengan hal itulah kami menyurati Kejari Tanjung Redeup untuk mempertanyakan sejauh mana kasus tersebut. Kami sebagai lembaga Ormas ingin transparansinya terkait hukum yang ada khususnya di Kabupaten Berau," ungkap Sis.

"Kami meminta kejelasan karena disitu ada unsur kerugian negara kisaran Rp.2 Miliar dari bansos tersebut, yang kami lihat di publikasikan pada waktu itu di Media Bropos bahwa Ustadz Najamudin sudah ditetapkan tersangka oleh Kejari Berau pada waktu itu," paparnya.

Sampai hari ini kasus tersebut tidak ada proses hukumnya. Bicara SP3, kami sebagai masyarakat sampai hari ini tidak ada beritanya di media kasus tersebut di SP3 kan, Hal tersebut hanya pernyataan dari Bupati Berau Muharam, menyatakan bahwa kasus tersebut sudah di SP3 kan oleh Kejari Berau Pak Rudi Manurung,

"Kami minta kepada penegak hukum khususnya kepada Kejagung untuk mengcross ulang terkait kasus tersebut agar kami sebagai masyarakat hari ini tidak merasa dibodohi dengan aturan-aturan yang berlaku," ujar Sis.

Adapun terkait kasus-kasus yang lain contohnya ada satu kasus yang kami surati yaitu kasus korupsi masal DPR Kaltim masa bakti 1999 - 2009 ada 9 orang tersangka dari Ketua DPR Kaltim, Wakil 1, Wakil 2 dan 6 orang anggota sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Kaltim pada saat itu.

Mereka diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka 2006 oleh Kejati Kaltim. Sementara yang disidangkan hanya 3 orang yaitu Ketua DPR, Wakil 1, Wakil 2. Sementara 6 orang tersangka lainnya tidak disidangkan sampai hari ini.

Katanya itu sudah SP3 kan juga. Kami mempertayakan terkait SP3 karena disitu ada 9 tersangka, kenapa hanya 3 yang divonis dan dijatuhi hukuman sementara yang 6 lainnya tidak.

Sementara 9 orang tersangka tersebut, ditetapkan tersangka oleh Kejati Kaltim pada hari yang sama, jam yang sama dan nomor register penetapan tersangka sudah jelas.

"Beberapa bulan lalu sudah kita publikasikan juga di media Inanews terkait nomor register tersangka, nama-nama tersangka sudah kita cantumkan semua, Sampai hari ini tidak ada realisasinya. Surat syAa pertama nomor 24/KPADK/9/2019 menyurati Kejagug RI terkait kasus korupsi masal di DPR Kaltim anggaran 1999 - 2009," terangnya.

Surat kedua memakai nama pribadi Nomor 1001/1/2019 kita surati secara pribadi sampai hari inipun tidak ada balasan. Hari ini saya menyurati kasus tersebut kepada Kejagung RI untuk mempertanyakan atas nama Dewan Rakyat Dayak (DRD) DPW Kaltim berkedudukan di Kabupaten Berau.

"Kami mempertanyakan kembali dasar-dasar apa kasus tersebut sampai hari ini tidak terpublikasikan kembali. Kalau memang itu di SP3 kan tentunya harus dipublikasikan dan tunjukkan dengan masyarakat Kaltim bahwa kasus tersebit tidak ada temuan. Bagaimana pihak penyidik atau pihak hukum menjelaskannya kepada masyarakat yang harus dipublikasikan," tandas Sis.

"Kami sebagai masyarakat hari ini sudah cape, artinya kami merasa seperti dibodohi khususnya di Berau yang begitu besar APBD nya sampai hari ini pun pembangunan infrastruktur itu semrawut. Bicara pendidikan semrawut, apalagi kesehatan. Jadi sangat ironis sekali kabupaten Berau, kabupaten yamg masuk nomor urut 9 kekayaan yang bagi hasil setiap tahunnya lebih kurang Rp.700 milyar," bebernya.

"Berau tidak ada satupun yang bisa ditampilkan, lubang dimana-mana, rakyat hari ini tidak kondusif masyarakat terpapa-papa Kabupaten Berau bicara bercocok tanam tidak ada, lapangan pekerjaan susah, yang kerja hanya orang dari luar, putera-putera daerah dibatasi kerjanya," ucap Sis.

Orang dari luar datang ribuan masuk, orang daerah mencari 10 orang saja sudah setengah mati dicari alasannya bermacam-macam. Artinya kami di daerah hari ini ruang gerak kami dipersempit dengan para penindas rakyat yang ada di Kabupaten Berau.

"Saya minta kepada Pemeritah Pusat khususnya Bapak Presiden Jokowi untuk segera membentuk tim investigasi untuk mengcros check ulang keberadaan Kabupaten Berau seperti apa," pungkas Sis.

Berita Lainnya
HUT PDAM pa markus Iklan Mas wahid  square bawah 4