background img
bank bjb 1
Majelis Hakim Sahkan Homologasi Antara PT. DPS Dengan Kreditur

Majelis Hakim Sahkan Homologasi Antara PT. DPS Dengan Kreditur

JAKARTA, - MajeIis Hakim Pengadilan Niaga akhirnya memutuskan pengesahan homologasi perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara PT. Duta Paramindo Sejahtera (PT. DPS) yang merupakan pengembang Apartemen Green Pramuka City, dengan para krediturnya. Pengesahan tersebut sekaligus merupakan peresmian perdamaian antara kreditur dengan PT. DPS sebagai debitur yang akan menjalani perjanjian perdamaian yang ditawarkan kepada para kreditur. 

“Saya mengapresiasi dan menyambut baik putusan yang diambil majelis hakim yang mengesahkan homologasi antara PT. DPS dengan para kreditur sesuai skema proposal perdamaian. Dengan pengesahan homologasi berarti debitur harus menjalankan apa yang disampaikan pengurus dihadapan kreditur di persidangan. Saya berterimakasih pada Hakim Pengawas, yang pada saat persidangan telah dengan tegas memutuskan bahwa sidang hanya berfokus kepada tuntutan awal, yaitu penyelesaian masalah sertifikat dan bukan hal-hal lainnya,” ujar Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, SH, MH., Kuasa Hukum PT. DPS, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (19/8/2020).

Hendri menjelaskan, pada tanggal 12 Agustus 2020 Ialu telah dilakukan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Voting yang hasilnya adalah 96% kreditur menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh PT. DPS. Sebelumnya, pada tanggal 27 Juli 2020 PT. DPS  telah menyerahkan proposal perdamaian kepada sejumlah kreditur maupun kuasa kreditur dalam rangka mencapai perdamaian, yaitu berkomitmen untuk memenuhi kewajiban dalam mengurus sertifikat, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat pemecahan sertifikat. Sebelum rapat pembahasan ini dilakukan, Pengurus PKPU sudah melakukan roadshow pertemuan dengan Debitur, Bank rekanan pengembang, Para Kuasa Hukum Kreditur dan Kreditur mandiri masing-masing secara terpisah.

Untuk diketahui, lanjutnya, Putusan PKPU tersebut bukan menyangkut utang uang material, melainkan mengenai belum terlaksananya penyerahan Sertiflkat Sarusun. Sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, penerbitan Sertifikat Sarusun harus melalui proses Pertelaan terkait dengan pihak ketiga antara lain Pemprov DKI Jakarta dan BPN. 

Sementara itu, lusida Sinaga, Head of Communications Green Pramuka City menyampaikan rasa bersyukur karena persidangan tersebut telah berjalan dengan lancar dan semua proses berakhir damai dengan diterimanya proposal perdamaian yang telah ditawarkan. Setelah melalui proses diskusi, PT DPS akhirnya menyanggupi agar pemecahan sertifikat selambat-lambatnya akan dimulai pada tahun ke 7 secara bertahap. 

'Sesuai dengan hasil voting yang telah dilakukan pada rapat Pembahasan Proposal Perdamaian dan Voting tanggal 12 Agustus lalu, kami sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari para kreditur untuk terciptanya suasana yang kondusif, sehingga kami pengembang dapat memenuhi tanggung jawab kami yang sedang mengurus proses pemecahan sertiflkat, agar tidak mengganggu niIai investasi kreditur. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan-para kreditur yang mendukung perdamaian ini,” ujar Lusida. 

Green Pramuka City, tambah Lusida, selalu berkomitmen untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemilik unit apartemen, tidak hanya untuk tinggal namun juga untuk berinvestasi dengan cara menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan tanpa ada yang dirugikan, terutama para pemilik unit. 

"Selama proses PKPU ini berlangsung, kegiatan operasional dan pelayanan perusahaan tetap berjalan normal seperti biasa,” pungkas Lusida. 

Majelis Hakim Sahkan Homologasi Antara PT. DPS Dengan Kreditur

JAKARTA, - MajeIis Hakim Pengadilan Niaga akhirnya memutuskan pengesahan homologasi perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara PT. Duta Paramindo Sejahtera (PT. DPS) yang merupakan pengembang Apartemen Green Pramuka City, dengan para krediturnya. Pengesahan tersebut sekaligus merupakan peresmian perdamaian antara kreditur dengan PT. DPS sebagai debitur yang akan menjalani perjanjian perdamaian yang ditawarkan kepada para kreditur. 

“Saya mengapresiasi dan menyambut baik putusan yang diambil majelis hakim yang mengesahkan homologasi antara PT. DPS dengan para kreditur sesuai skema proposal perdamaian. Dengan pengesahan homologasi berarti debitur harus menjalankan apa yang disampaikan pengurus dihadapan kreditur di persidangan. Saya berterimakasih pada Hakim Pengawas, yang pada saat persidangan telah dengan tegas memutuskan bahwa sidang hanya berfokus kepada tuntutan awal, yaitu penyelesaian masalah sertifikat dan bukan hal-hal lainnya,” ujar Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, SH, MH., Kuasa Hukum PT. DPS, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (19/8/2020).

Hendri menjelaskan, pada tanggal 12 Agustus 2020 Ialu telah dilakukan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Voting yang hasilnya adalah 96% kreditur menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh PT. DPS. Sebelumnya, pada tanggal 27 Juli 2020 PT. DPS  telah menyerahkan proposal perdamaian kepada sejumlah kreditur maupun kuasa kreditur dalam rangka mencapai perdamaian, yaitu berkomitmen untuk memenuhi kewajiban dalam mengurus sertifikat, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat pemecahan sertifikat. Sebelum rapat pembahasan ini dilakukan, Pengurus PKPU sudah melakukan roadshow pertemuan dengan Debitur, Bank rekanan pengembang, Para Kuasa Hukum Kreditur dan Kreditur mandiri masing-masing secara terpisah.

Untuk diketahui, lanjutnya, Putusan PKPU tersebut bukan menyangkut utang uang material, melainkan mengenai belum terlaksananya penyerahan Sertiflkat Sarusun. Sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, penerbitan Sertifikat Sarusun harus melalui proses Pertelaan terkait dengan pihak ketiga antara lain Pemprov DKI Jakarta dan BPN. 

Sementara itu, lusida Sinaga, Head of Communications Green Pramuka City menyampaikan rasa bersyukur karena persidangan tersebut telah berjalan dengan lancar dan semua proses berakhir damai dengan diterimanya proposal perdamaian yang telah ditawarkan. Setelah melalui proses diskusi, PT DPS akhirnya menyanggupi agar pemecahan sertifikat selambat-lambatnya akan dimulai pada tahun ke 7 secara bertahap. 

'Sesuai dengan hasil voting yang telah dilakukan pada rapat Pembahasan Proposal Perdamaian dan Voting tanggal 12 Agustus lalu, kami sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari para kreditur untuk terciptanya suasana yang kondusif, sehingga kami pengembang dapat memenuhi tanggung jawab kami yang sedang mengurus proses pemecahan sertiflkat, agar tidak mengganggu niIai investasi kreditur. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan-para kreditur yang mendukung perdamaian ini,” ujar Lusida. 

Green Pramuka City, tambah Lusida, selalu berkomitmen untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemilik unit apartemen, tidak hanya untuk tinggal namun juga untuk berinvestasi dengan cara menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan tanpa ada yang dirugikan, terutama para pemilik unit. 

"Selama proses PKPU ini berlangsung, kegiatan operasional dan pelayanan perusahaan tetap berjalan normal seperti biasa,” pungkas Lusida. 

Berita Lainnya
PDAM bdg2 Beebopp pa erwin ASEP PRESIDEN purwakarta 2