background img
bank bjb 1
Mantan Dirut PDAM Karawang Dituntut Tujuh Tahun Enam Bulan Penjara Oleh Jaksa Kejati Jabar

Mantan Dirut PDAM Karawang Dituntut Tujuh Tahun Enam Bulan Penjara Oleh Jaksa Kejati Jabar

KARAWANG,- Mantan Pjs Dirut PDAM Kabupaten Karawang Yogie Patriana dituntut bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh jaksa Kejati Jabar, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (21/9/2020).

"Menuntut, ‎agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun enam bulan, membayar pidana denda 500 juta subsidair kurungan enam bulan," ujar jaksa Wahyu Sudrajat.

Jaksa berpendapat Yogie bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Sidang tuntutan digelar secara teleconference. Dua terdakwa lainnya, Direktur PT Darma Premandala Didi Permadi dituntut bersalah karena korupsi dan meminta hakim agar menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dan enam bulan, denda Rp 500 juta, subsidair kurungan enam bulan.

Kemudian terdakwa Jumali ST sebagai pejabat pembuat komitmen dituntut tujuh tahun dan enam bulan, denda Rp 500juta, subsidair kurungan enam bulan. Dalam kasus ini, kerugian negara mencapai Rp 2,6 miliar dan harus dikembalikan oleh Didi serta Jumali. Jika tidak, kurungan penjara empat tahun.

‎Menurut jaksa, ketiganya diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan jabatan yang diembannya sehingga merugikan negara.

Perbuatan itu dilakukan saat ‎PDAM Karawang punya sisa anggaran sisa investasi pada 2015 senilai Rp 19,2 miliar yang belum terpakai. Yogie Priatna, selaku pengguna anggaran, karena ada dana tak terpakai, meminta justifikasi teknis.

"Justifikasi teknis itu sebagai dasar untuk lelang kegiatan peningkatan kapasitas dan optimaliasi instalasi pengolahan air (IPA) PDAM Karawang dengan anggaran Rp 5,4 miliar," ujar Wahyu.

Lelang kegiatan itu dimenangkan oleh PT Darma Premandala dengan masa kerja 90 hari dan kontrak Rp 4,95 miliar. Dewan pengawas PDAM Karawang kemudian meminta BPKP Jabar mengaudit proyek tersebut.

"Hasil audit meminta lelang itu dihentikan karena tidak punya nilai ekonomis pekerjaan. Namun, permintaan itu oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pengguna anggaran diabaikan. ‎Pekerjaan tetap dilaksanakan hingga 30 persen," ucap jaksa.

Pada 11 Januari 2016, proyek itu kemudian disahkan Bupati Karawang. Yogie meminta Jumali selaku PPK untuk membuat kontrak baru dengan menggunakan kontrak lama.

"Lalu PPK membuat kontrak baru tanpa proses lelang dalam kegiatan yang sama yang sudah dikerjakan pada tahun 2015. Adapun pembuatan kontraknya hanya mengganti tanggal dan nomor disesuaikan dengan tahun 2016 sedangkan isinya dan materi dokumen kontraknya sama," katanya.

Atas dugaan perbuatan melawan hukum itu, penyidik Kejati Jabar melakukan penyelidikan hingga status ditingkatkan jadi penyidikan. Jaksa menyebut perbuatan terdakwa merugikan negara.

"Berdasarkan audit BPKP Jabar, dalam proyek yang melanggar hukum itu, negara dirugikan Rp 2,6 miliar lebih," ucapnya.(Ms)

Berita Lainnya
PDAM bdg2 Ambu dedi ASEP rumah 2 ASEP rumah