background img
bank bjb 1
Jelang Terima Bintang Mahaputra, Petinggi KAMI Rencanakan Deklarasi Partai MASYUMI

Jendral TNI (Purn) Gatot Nurmantyo saat deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Foto: Dimas Madia.

Jelang Terima Bintang Mahaputra, Petinggi KAMI Rencanakan Deklarasi Partai MASYUMI

JAKARTA - Bertepatan hari ulang tahun ke 75 Partai Masyumi, para tokoh Koalisi Aksi Menyelamat Indonesia (KAMI) berencana akan mendeklarasikan pembentukan Partai Masyumi.
 
Rencana tersebut dikatakan oleh Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani.
 
Partai Masyumi akan dideklarasikan di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta Pusat, pada Sabtu (7/11/2020) hari ini.
 
"Iya akan deklarasi Partai Masyumi reborn (lahir kembali)," ucap Yani kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/11/2020) malam. 
 
Yani mengatakan pihaknya juga akan mengumumkan nama-nama yang menjadi anggota Majelis Syuro Partai Masyumi. Ia menyatakan lebih dari 50 tokoh yang berasal dari latar belakang ulama, intelektual, dan aktivis bersedia untuk bergabung menjadi Majelis Syuro Masyumi.
 
Yani menyatakan Majelis Syuro akan menjadi struktur tertinggi pengambilan keputusan partai dan berhak untuk memilih ketua umum.
  
"Nanti Masyumi ini adalah sistemnya sistem syuro. Jadi sistemnya itu di tingkat para ulama dan tokoh. Bukan di eksekutifnya," ujarnya.
 
Setelah memutuskan untuk membangkitkan kembali Partai Masyumi, kata Yani, tokoh-tokoh melakukan silahturahmi dengan anak dan cucu dari tokoh Masyumi terdahulu. 
 
Setelah itu, membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Partai Islam Ideologis (BPU-PPII) dan dilanjutkan membuat Panitia Persiapan Pembentukan Partai Islam Ideologis (P411). 
 
"Itu kami bekerja sudah lama, bahkan sudah sampai seluruh Indonesia, hingga Kecamatan dan sebagainya. Kalaupun ada tokoh KAMI yang bergabung, itu soal lain," kata Yani. 
 

Adapun tokoh yang bergabung dalam Partai Masyumi, Yani menyebut ada Budayawan Ridwan Saidi, Kiai Abdul Rosyid Syafei, mantan Menteri Kehutahan MS Kaban. 
 
"Lalu Abdullah Hehamahua (mantan penasihat KPK), Fuad Amasari (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia/ICMI), dan tokoh-tokoh lainnya," tutur Yani. 
 
Disampung itu, para petinggi KAMI meminta agar mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo diharapkan tidak menerima tanda jasa Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 
"Saya mengharapkan dan meminta dengan sangat serius supaya beliau tidak pernah menerima tawaran itu," ujar salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Marwan Batubara saat dihubungi, Jakarta, Jumat (6/11/2020).
 
Menurut Marwan, pemberian Bintang Mahaputera, salah satu upaya Presiden Jokowi membungkam pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
 
"Motifnya apa? Pemberian ini bukan murni objektif. Meskipun wajar, tapi waktunya tidak tepat, biasanya itu menjelang 17 Agustus," ujar Marwan.
 
Marwan melihat, sikap pemerintah menghadapi pihak-pihak yang kritis pada saat ini, dengan memberikan hal yang menyenangkan atau menangkapnya.
 
"Kami mengharapkan tidak menerima. Ini kan lebih bagaimana komitmen beliau, dan keteguhan sikap untuk mempertahankan apa yang jadi aspirasi dan perjuangan," tutur Marwan.
 
Diketahui, Presiden Jokowi akan menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
 
Selain Gatot, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat bakal mendapatkan penghargaan serupa.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Selasa (3/11/2020).
 
"Tanggal 10 dan 11 November 2020 Presiden akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional (PN) dan bintang mahaputera (BM). Yang dapat gelar PN, antara lain, SM Amin dan Soekanto, yang dapat BM, antara lain, Gatot Nurmantyo dan Arief Hidayat," tulis Mahfud.
 
Menyunggung pemberian bintang itu, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan pemberian tanda jasa Bintang Mahaputera kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tak mengandung makna politis.
 
"Pemberian Bintang Mahaputera kepada Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan mantan Ketua MK Arief Hidayat sudah tepat, tanpa mengandung makna politis," ujar Syaifullah, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (6/11/2020).
 
Syaifullah juga mengatakan pemberian tanda jasa oleh Presiden Joko Widodo itu tidak perlu dimaknai terlalu jauh. Karena pemberian tersebut sudah menjadi ritual tahunan.
 
"Penganugerahan Bintang Mahaputera dari Presiden sebagai kepala negara sudah menjadi ritual tahunan yang diberikan kepada para Pimpinan Kementerian dan Lembaga Negara," kata dia.
 
Tidak Ada Urusan dengan Bungkam Membungkam
 
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan penganugerahan penghargaan Bintang Mahaputera kepada mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo tidak berkaitan dengan urusan bungkam membungkam dan tidak berkaitan dengan urusan diskriminasi.
 
Mahfud menjelaskan hal tersebut menanggapi adanya masyarakat yang menilai penganugerahan Bintang Mahaputera dari pemerintah kepada Gatot merupakan upaya pembungkaman kepada Presidium KAMI tersebut.
 
Mahfud menegaskan Gatot berhak atas penghargaan tersebut.
 
Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam video yang diunggah di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI pada Kamis (5/11/2020).
 
"Bahwa ada macam-macam penilaian ya biasa lah. Kalau nanti Gatot Nurmantyo tidak diberi Bintang, orang curiga, ya kan? Kok tidak diberi karena kritis.
 
Kalau diberi ada yang bilang, wah ini mau membungkam, tidak ada urusan bungkam membungkam. Tidak ada urusan diskriminasi. Ini haknya dia untuk mendapat itu," kata Mahfud.
 
Mahfud menjelaskan penganugerahan Bintang Mahaputera kepada Gatot bersamaan dengan anggota kabinet lain yang telah menyelesaikan satu periode.
 
Mahfud menyebut Gatot akan menerimanya bersamaan dengan sekira 30 orang lainnya termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada 11 November 2020 mendatang.
 
"Kemarin keputusannya anggota kabinet Pak Jokowi kan seharusnya Agustus kemarin sudah diberi, tapi karena terlalu banyak waktu itu, ada yang dari berbagai lembaga, ada tenaga medis, lalu ditunda. Dan ditundanya memang waktu itu dijanjikan bulan November karena tidak boleh lewat dari bulan Desember," kata Mahfud.
 
Mahfud mengatakan khusus penganugerahan Bintang Mahaputera kepada Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Staf Angkatan tidak terikat dengan aturan satu periode masa jabatan mereka.
 
"Jabatan Panglima TNI dan Kapolri ini tidak ada periodenya. Presiden mau, dipasang, selesai, diberhentikan," kata Mahfud.
 
Diharapkan Tetap Kritis
  
Politikus PKS M. Nasir Djamil berharap mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo tetap kritis, setelah menerima Bintang Mahaputera.
  
"Sebagai elit di KAMI tentu ini ujian bagi Gatot Nurmantyo apakah setelah menerima penghargaan ini, masih tetap kiritis kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat?" ujar Nasir saat dihubungi, Rabu (4/11/2020).
  
Nasir menyebut Gatot Nurmantyo harus bisa melihat secara jernih bahwa penghargaan yang diterimanya nanti merupakan dari negara, bukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
  
"Kebetulan saja Jokowi sebagai kepala negara yang mendapat kesempatan untuk menyematkan penghargaan itu. Di sini kedewasaan politik sedang mendapat ujian," papar Nasir.
  
Terkait Bintang Mahaputera, kata Nasir, Gatot memang layak menerima tanda jasa tersebut karena telah berkarir di militer dan puncaknya sebagai Panglima TNI.
  
"Sudah layak dan patut Gatot Nurmantyo mendapatkan medali penghormatan dari negara. Dedikasi dan pengorbanannya dalam membela dan mempertahankan negara diberi penghargaan oleh negara," tutur Anggota Komisi II DPR itu.

Berita Lainnya
PDAM bdg Perumahan pa sep dprd 1 hari pahlawan 2