background img
bank bjb 1
"TINDAK"  Minta KPK-RI Ambil Alih Kasus Korupsi di Kalbar

Yayat,Kordinator TINDAK

"TINDAK" Minta KPK-RI Ambil Alih Kasus Korupsi di Kalbar

KALBAR,-  Banyaknya kasus dugaan korupsi yang stagnansi di Pidsus Kejaksaan Tinggi dan Krimsustipikor Polda kalimantan barat membuat preseden dan persepsi negative di tingkat kepercayaan publik sehingga Lembaga Tim Investigasi dan Analisis Korupsi ( TINDAK ) INDONESIA meminta secara formil terhadap KPK - RI untuk mengambil alih kasus kasus korupsi yang stagnan tersebut, alibi atas ketidak jelasan serta kesungguhan Aparat Penegak Hukum melakukan Pemberantasan terhadap Penegakan Supremasi Hukum di Ranah Tipikor di Kalimantan Barat sangat skeptis dan menimbulkan multitafsir.

TINDAK INDONESIA, bahwa Kasus dugaan korupsi yang sudah jelas unsur PMHnya seperti Rekaman Singkawang, lapangan parkir singkawang, lapter singkawang, embung serantangan singkawang, proyek pembangunan RS sambas, Gedung kesenian sambas, Dermaga Sambas, Dermaga Ceremai sambas, CT scant RS sintang, RS Rubini Mempawah, Proyek jalan Mempawah, Pelabuhan Ketapang, Proyek Jalan Ketapang, Gratifikasi Kayong Utara, DAK bibit ikan kuburaya, lahan KONI dan masih banyak lagi Residu kasus korupsi di Kalimantan Barat yang tidak tuntas di litigasi.

Salah satu contoh Anomali dan Aneh di kasus korupsi Ct scant RS Sintang yang menurut lembaga TINDAK adalah merupakan pelecehan Hukum yaitu dimana telah terjadinya status pengalihan perkara kasus dari status pidana korupsi ke status perdata, pelaku korupsi hanya di suruh mengembalikan uang senilai 3 miliar dengan alasan karena adanya kelebihan bayar saja, sehingga Kejaksaan Tinggi kalimantan barat dibuat tidak berdaya oleh para pemain pemain dikalangan para makelar hukum tipikor di Kalimantan Barat ini.

Kordinator TINDAK Yayat mengatakan  "apabila KPK RI tidak secepatnya melakukan penangkapan terhadap para pelaku tipikor "yang sedang berkasus saat ini baik di kejaksaan maupun di polda maka tidak menutup kemungkinan Residu kasus Tipikor dikalimantan barat hanya akan menjadi sejarah saja, tanpa ada penyelesaian litigasinya, sehingga kehendak Hukum tipikor yang dipaduserasikan dengan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi hanya memberi peluang pada para makelar kasus yang sudah berkolaborasi dengan oknum oknum APH saja, "Ungkapnya dengan nada kesal.

Berita Lainnya
PDAM bdg Perumahan pa sep dprd 1 hari pahlawan 2