background img
bank bjb 1
PWI Kab. Sukabumi Nyatakan Sikap Atas Pernyataan Sejumlah Kades, Melawan Media dan LSM

PWI Kab. Sukabumi Nyatakan Sikap Atas Pernyataan Sejumlah Kades, Melawan Media dan LSM

SUKABUMI KAB,-- Beredarnya vidio pernyataan yang diduga bernada propokatif dari sejumlah Kepala Desa dihalaman Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, mengundang reaksi dari berbagai LSM dan awak Media di Sukabumi maupun para awak Media dari berbagai daerah lainnya.

Vidio pernyataan dari sejumlah Kepala Desa yang secara kompak menyuarakan, ‘akan melawan LSM Dan Media yang selalu mengobok-ngobok Kepala Desa’, tanpa dibubuhi kata oknum cukup menuai kecaman dari barbagai pihak, pasalnya pernyataan tersebut selain diduga bernada propokatif, hal itu juga dinilai telah mencemarkan nama baik semua Media yang dapat berdampak buruk terhadap psikologis awak media dikemudian hari.

Menanggapi hal tersebut, pernyataan sikap tegas pun tak luput disampaikan oleh PWI Kab. Sukabumi, yang sekaligus akan melaporkan pembuat Vidio tersebut sebagai laporan polisi untuk proses hukum. Hal itu disampaikan ketua PWI Kab. Sukabumi, Asep Solihin (Avhes), dalam konfrensi Pers-nya di Sekretariat PWI Kab. Sukabumi Jalan A Yani Sukabumi Jawa Barat Rabu 25 November 2020

Menurut Avhes, pernyataan sikap dari sejumlah Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Kab. Sukabumi, tanpa dibubuhi kata “OKNUM” dinilai merupakan sebuah ancaman terhadap kemerdekaan PERS.

Dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 4 ayat (1,2,dan 3) menegaskan “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, sementara pada ayat 3 menjelaskan “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

Untuk itu Avhes mengajak kepada semua pihak agar menghargai dan tidak menghalagi-halangi tugas jurnalistik sebagaimana yang sudah diatur dalam UU PERS Nomor 40 Tahun 1999.

Sebab bagi siapa saja yang menghalangi-halangi tugas pers dapat dipidanakan sebagai mana telah tegaskan dalam pasal 18, yakni “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Usai berdar secara berantai vidio pertama yang cukup menuai reaksi dari berbagai pihak LSM dan Media tersebut, vidio klarifikasi dan permintaan maaf terhadap LSM dan Media serta masyarakat pun, disampaikan oleh pengurus Apdesi.

Berkaitan dengan hal tersebut PWI Kab. Sukabumi, menerima permintaan maaf dari Apdesi Kab. Sukabumi, namun kendati demikian tidak serta merta menghapus perbuatan hukum yang telah terjadi sebelumnya, tegas Avhes.

Berita Lainnya
PDAM Kota BDG babael HUT Tegal 5 bjb
Brebesa 4 Brebes Paguyuban Asep Dunia HUT Tegal