Sekda Subang Ditangkap Dan Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Kajari Setempat

Sekda Subang Ditangkap Dan Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Kajari Setempat Ismet spn

SUBANG,- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Subang merilis penangkapan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang (Sekda Subang), Aminudin di kantor Kejaksaan Negeri, Jalan Mayjen Soetoyo, Kabupaten Subang, Sabtu (16/1/2021).

Kajari Subang Taliwondo mengatakan penangkapan dilakukan pada Jumat (15/1/2021) sore. "Surat perintah penangkapan kami serahkan kemarin pukul 13.00, dengan durasi penangkapan 1x24 jam," tutur Kajari Subang kepada awak media.

Penangkapan tersebut buntut dari kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang dilakukan oleh tersangka pada saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.

"Penangkapan ini berdasakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Jawa Barat, lalu kami hubungkan dengan keterangan saksi-saksi," ujar Taliwondo pada jumpa media.

Pihaknya menetapkan status tersangka kepada Aminudin sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan sesuai dengan hukum tata negara.

Diketahui sebelumnya tersangka Aminudin yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Subang melakukan praktik tersebut pada saat menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kabupaten Subang pada tahun 2016 hingga 2018.

"Yang diaudit hanya SPPD fiktif pada tahun anggaran 2017, tersangka atas nama AM pada saat itu sekalu Sekretariat DPRD, dan saat ini tersangka aktif sebagai Sekda Kabupaten Subang.

Taliwondo menjelaskan, barang bukti penangkapan tersebut merupakan sejumlah dokumen dan hasil audit BPKP Jawa Barat. Menurutnya penangkapan terhadap kasus tersebut, baru satu orang.

"Penetapan tersangka ini baru hanya atas nama AM, tersangka ini melakukan perbuatan bersama-sama, dan kami masih proses penyidikan kemungkinan akan ada tersangka lain," ujarnya.

Sementara ketika ditanya hasil kerugian negara atas dasar hasil kejahatan tersebut pihaknya menyebutkan hingga ratusan juta rupiah. "Bisa dipastikan berdasarkan hasil audit BPKP kerugian mencapai Rp 835 Juta dengan modus SPPD fiktif pada tahun anggaran 2017," kata Taliwondo.

Taliwondo menjelaskan audit yang dilakukam BPKP Jawa Barat sendiri menyertakan data-data hukum pada tahun anggaran 2016, 2017, dan 2019. "Sementara pada tahun 2016 dan 2019 tidak ditemukan data kerugian negara," ujarnya (Ms)

Editor: wry

Bagikan melalui:

Komentar