background img
bank bjb
Jaksa Tuntut Abang Faizal Dengan 6 Tahun dan 6 Bulan Penjara

Tim JPU Dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat

Jaksa Tuntut Abang Faizal Dengan 6 Tahun dan 6 Bulan Penjara

Pangkalpinang,Bangka Belitung,sinarpaginews.com – Tim Jaksa Penuntut Umum ( JPU )dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat tuntut terdakwa korupsi dana corporate social responsibility (CSR) PT Timah  (Persero) Tbk, untuk perhelatan homestay fair Muntok 2015 Muntok Abang Faizal dengan tuntutan  6 tahun 6 bulan berikut dengan uang denda

Tuntutan itu sendiri dibacakan oleh JPU dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Setyanto Hermawan pekan kemarin.Rabu (23/11/2016 ) bahwa Abang Faizal dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Pidana denda sebesar Rp 200 juta yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.

Tidak cukup disitu, JPU juga telah menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti  sebesar Rp 483.100.000 paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk mengganti uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 3 bulan.

“Menyatakan terdakwa Abang Faizal bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,“  kata JPU Doddy D Praja dihadapan majelis hakim yang diketuai Setyanto Hermawan.

Dalam amar putusan setebal 185 halaman JPU menilai  terdakwa telah merugikan keuangan negara cq BUMN  PT Timah (Persero) Tbk. Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga perbuatan terdakwa itu tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu terdakwa dinilai tidak kooperatif dalam penyidikan.Sedangkan yang meringankan karena terdakwa belum pernah dihukum….. ( Ngadianto )

Berita Terkait
Berita Lainnya
HSN KOTA TEGAL iklan umroh radio  thomson PDAM Kota Bdg
HSN HARAPAN BERSAMA bank bjb bawah iklan umroh astra motor