background img
Leaderboard BJB 2018
KPK Tahan Bupati Halmahera Timur Atas Kasus Suap Proyek Kempupera

KPK Tahan Bupati Halmahera Timur Atas Kasus Suap Proyek Kempupera

JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara, Rudi Erawan, Senin (12/2) malam. Rudi yang merupakan politikus PDIP ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek jalan milik Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) di Maluku dan Maluku Utara.

Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, Rudi Erawan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung KPK, Jakarta. Rudi bakal mendekam di sel tahanan rutan ini setidaknya selama 20 hari pertama.

"Tersangka RE (Rudi Erawan) ditahan untuk 20 hari ke depan mulai hari ini, di Rumah Tahanan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK," kata Yuyuk saat  Senin (12/2).

Rudi terlihat keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.40 WIB. Mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, Rudi bersikukuh membantah telah menerima suap terkait proyek di Kempupera.

"Enggak ada komentar ya. Mana, saya enggak terima, politik itu," kata Rudi saat akan masuk ke mobil tahanan KPK.

Dalam kasus ini, sebagai Bupati Halmahera Timur periode 2010-2015 dan 2016-2021, Rudi Erawan diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 6,3 miliar dari Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir dan sejumlah kontraktor lainnya yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan pengadaan jalan milik Kempupera. Suap dan gratifikasi itu diserahkan Abdul Khoir kepada Rudi Erawan melalui Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Rudi Erawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rudi Erawan merupakan orang ke-11 yang dijerat KPK terkait kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) oni. Sebelumnya, KPK telah menjerat Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir; Mantan Anggota DPR‎ RI, Damayanti Wisnu Putranti; swasta, Julia Prasetyarini; Ibu Rumah Tangga, Dessy A Edwin. Kemudian, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary; Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sok Kok Seng, dan empat Anggota DPR RI lainnya yakni, Budi Supriyanto; Andi Taufan Tiro; Musa Zainuddin; serta Yudi Widiana Adia. Sembilan dari 10 orang itu telah divonis bersalah oleh pengadilan. Sementara, Yudi Widiana saat ini masih menjalani proses persidangan. (spn/sp)

Berita Lainnya
IKLAN BREBES 1 iklan BREBES 2 IKLAN BREBES 3 iklan brebes 4
IKLAN BRESES 5 IKLAN BREBES 6 IKLAN BREBES 7 IKLAN BREBES 5