background img
bank bjb
Bahas Politik Uang, Dipraja Center: Laporkan!

Apih Jaja Dipraja (Tengah), Direktur Eksecutif Dipraja Center saat berbincang Pemilu 2019 di Rumah Makan Simpang Raya, Cipacing Sabtu (13/4). / (Dimas Madia)

BERIKAN PEMAHAMAN: Masyarakat Harus Cerdas Pada Pemilu 2019

Bahas Politik Uang, Dipraja Center: Laporkan!

BANDUNG - Memotret kondisi politik yang berkembang saat ini, sebagian besar masyarakat syarat dengan praktek politik uang (money politic) baik pada saat pemilu presiden, gubernur, bupati calon legislatif bahkan sampai pemilihan kepala desa.
 
Dikemas dalam berbagai bentuk seperti pemberian hadiah, kupon, tambahan uang lembur, uang transport, sumbangan, dan sebagainya. Karena sudah melekatnya dengan masyarakat seolah tidak ada ruang untuk memberantasnya.
 
Inilah yang melatar belakangi Direktur Executif Dipraja Center, Apih Jaja Dipraja angkat bicara. Menurutnya, tujuan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum bahwa praktek politik uang ini sangat berbahaya dan merupakan cikal bakal munculnya korupsi.
 
"Agar kita saling bahu membahu untuk memberantas praktek politik uang ini. Tujuannya, tercipta pemerintahan yang bersih, adil, kebijaksanaan di negeri kita tercinta ini", Kata Apih, saat berbincang dengan sinarpaginews.com, di Cileunyi, Minggu (14/4).
 
Apih menjelaskan, money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, kata dia, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.
 
"Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum," tuturnya.
 
Lanjut Apih, pembelian hak pilihan bisa dilakukan menggunakan uang atau barang kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.
 
"Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye dan itu cara yang licik, jadi saya himbau kepada masyarakat jangan memilih calon pejabat yang licik," pungkasnya.
 
Apih mengajak, masyarakat untuk menolak politik uang atau barang tertentu yang bermaksud meraup suara. Selain itu, kata Apih, jika ditemukan atas nama calon pejabat tertentu seperti itu. Harapannya, masyarakat bisa melapor ke Bawaslu.
 
"Demi menjaga Pemilu yang bersih dan berintegritas serta bermertabat, masyarakat harus menolak dan melawan hingga melaporkan politik uang yang rawan terjadi, biasanya momentum itu terjadi dimasa tenang," tutupnya.
Berita Lainnya
IKLAN  BRBES NEBENG IKLAN SALES MOTOR RADIO THOMSON TEGAL BJB IKLAN
PMI gratisa RADIO THOMSON TEGAL amanah umah thomson radio
ASTRA MOTOR COLUMBUS MINICON1 TRAVEL BESS